Breaking News:

Tribun Jeneponto

Soal Kasus Legislator Gerindra, BK DPRD Jeneponto Kesulitan Beri Sanksi

Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto mengaku kesulitan memberikan sanksi kepada legislator Gerindra, Khadafi

TRIBUN-TIMUR.COM/MUH RAKIB
Wakil Ketua BK DPRD Jeneponto, Awaluddin Sinring, Selasa (552021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, JENEPONTO - Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto mengaku kesulitan memberikan sanksi kepada legislator yang berbuat kesalahan.

Seperti kasus legislator Gerindra, Khadafi yang bergulir saat ini di BK, belum jelas sanksi apa yang akan diberikan karena BK tidak memiliki pedoman acuan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua BK DPRD Jeneponto, Awaluddin Sindring, Rabu, (5/5/2021)

Pegangan pedoman yang dimaksusd adalah tatacara beracara apabila ada anggota dewan yang tidak beretika.

"Saya kurang tahu, yang jelas bahwa sepanjang sejarah Jeneponto sejak adanya DPRD Kabupaten Jeneponto, belum pernah ada tata cara beracara," ujarnya.

Lanjutnya, ini merupakan sebuah terobosan terbaru diperiode saat ini apa bila BK memilki pegangan pedoman dari pimpinan dewan.

Menurutnya, tata cara beracara merupakan sebuah pedoman BK ketika terdapat anggota maupun pimpinan yang tidak patuh terhadap tata tertib dan kode etik. 

"Tidak adanya tata cara beracara, membuat BK terkendala saat ingin menerapkan sanksi," bebernya.

Seandainya tatacara beracara sudah ada dipegang oleh BK DPRD Jeneponto maka sudah diketahui sanski apa yang akan diberikan kepada Khadafi.

"Perlu kalian tahu bahwa tata cara beracara itu adalah pedoman kami di BK dalam menerapkan misalnya ada pimpinan dan anggota DPRD yang tidak patuh terhadap tata tertib dan kode etik disitulah pedoma kami tata cara beracara," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Muh Rakib
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved