Breaking News:

Tribun Maros

DPRD Maros Minta Angkasa Pura Bayar Kekurangan Pajak Parkir

dalam diktum kedua SK itu memuat frasa pengurangan tarif, yang seharusnya adalah ketetapan pajak. 

Penulis: Nurul Hidayah
Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN TIMUR/NURUL HIDAYAH
General Manager Angkas Pura, Wahyudin 

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - DPRD Maros menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (5/5/21).

RPD membahas mengenai Surat Keputusan (SK) eks Bupati Maros tentang keringanan ketetapan pajak kepada Bandara Hasanuddin dan BSS yang dinyatakan tidak berlaku dan cacat demi hukum. 

Pihak Bandara pun diminta untuk tetap membayar kekurangan pajak parkir sesuai Perda. 

Selain dinyatakan tidak berlaku, SK yang ditandatangani oleh eks Bupati Maros, Hatta Rahman itu, juga diakui sebagai sebuah kekeliruan. 

Pasalnya, dalam diktum kedua SK itu memuat frasa pengurangan tarif, yang seharusnya adalah ketetapan pajak. 

Kepala Badan Keuangan Maros, Sam Sophyan membenarkan adanya kekeliruan mengenai SK tersebut.

"Kami akui ini sebuah kekeliruan dari kami. Judul SKnya sudah benar, tapi yang jadi masalah itu di diktum kedua. Seharusnya kata tarif diganti menjadi ketetapan pajak yang memang kewenangan bupati," ujarnya. 

Sam menambahkan, pihaknya memang telah menggodok surat itu bersama bagian hukum sejak 19 Oktober 2020 lalu. 

Menurutnya, kewenangan bupati memang bisa memberikan keringanan ketetapan pajak pada objek pajak tertentu, tapi bukan pada tarif yang sudah ditentukan di Perda terkait parkir. 

"Kita juga punya dasar membuat SK itu, tapi memang hanya keliru di diktum keduanya. Jadi memang SK tidak bisa membatalkan Perda yang memuat tarif 30 persen itu," lanjutnya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved