Tribun Mamuju

Ada Pengembalian Rp2,3 M, Kejati Sulbar Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Pemotongan DAK SMK

Kejati Sulbar, menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pemotongan sebesar lima persen Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan pada Bidang

Penulis: Nurhadi | Editor: Sudirman
ist
Kajati Sulbar, Johny Manurung bersama Aspidsus Feri Mufahir memperlihatkan dana pengembalian dari para kepsek SMK se Sulbar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kejati Sulbar, menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pemotongan sebesar lima persen Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan pada Bidang SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar tahun 2020.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar, Johny Manurung mengungkapkan, penghentian penyelidikan dikarenakan tidak terpenuhi unsur materilnya.

"Jaksa penyidik tidak menemukan perbuatan melawan hukum,"kata Johny Manurung kepada wartawan di kantornya Jl RE Marthadinata, Kelurahan Simboro, Mamuju, Rabu (5/5/2021).

Namun kata dia, kasus ini bisa kembali dibuka jika ada pihak-pihak lain yang memiliki bukti adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut.

"Kami terbuka menerima laporan-laporan untuk dibuka kembali kasus ini,"ucapnya.

Kasi Penkum Kejati Sulbar, Amiruddin menegaskan, tidak dinaikannya kasus tersebut ke tingkat penyidikan bukan tanpa alasan.

"Berdasarkan hasil ekspose kasus yang dihadiri sejumlah petinggi Kejati serta beberapa jaksa penuntut, disepakati penyelidikan kasus dugaan pemotongan DAK SMK sebesar lima persen dinyatakan dihentikan,"kata Amiruddin.

Dikatakan, berdasarkan dengan lidik seperti beberapa keterangan pihak sekolah dan hasil koordinasi dengan ahli, serta print out percakapan lewat media whatsapp pada group fasilitator dengan Kepsek, tidak ditemukan adanya dugaan kejanggalan terhadap kasus ini.     

Namun lanjut Amiruddin, bukti formil penyidik justru menemukan adanya pelanggaran pada Permendikbud nomor 11 tahun 2020 atau Juklak.

"Seperti adanya dicantumkan anggaran administrasi dalam RAB yang sebenarnya itu ditanggung oleh pihak Diknas,"ucapnya. 

Sebenarnya item – item itu kata dia, itu tidak perlu dicantumkan dalam RAB karena menjadi tanggung jawab dinas untuk mem back up dalam pendanaan.

"Tetapi yang terjadi pendanaan dibebankan ke pihak sekolah,"jelasnya.

Amiruddin mengakui, dalam perkara ada pengembalian sebesar Rp 2,3 miliar dari para kepala SMK se Sulbar.

"Tapi dana itu bukan uang sitaan karena belum ada proses penyidikan, melainkan uang titipan yang diamankan karena memang terdaftar dalam RAB, jadi dititip ke jaksa penyelidik,"pungkasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved