Breaking News:

Tribun Bone

Komisi D Panggil Dinas PUTR Pertanyakan Bendungan di Tengah Hutan Bone

Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat dengar pendapat menindaklanjuti pembangunan bendungan Lalengrie Tahap 1 dan 2 di Kabupaten Bone

Rahman Pina
Ketua Komisi D DPRD Sulsel Rahman Pina memimpin rapat dengar pendapat menindaklanjuti pembangunan bendungan Lalengrie Tahap 1 dan 2 di Kabupaten Bone, Selasa (452021) pagi. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat dengar pendapat menindaklanjuti pembangunan bendungan Lalengrie Tahap 1 dan 2 di Kabupaten Bone.

Komisi D memanggil sejumlah pihak terkait pembangunan bendungan tersebut.

Rapat digelar di Ruang Rapat Komisi D Gedung Tower Lantai 6 DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Selasa (4/5/2021).

Pihak terkait yang dipanggil antara lain Dinas PUTR Sulsel, perwakilan Bupati Bone, Ketua DPRD Bone, Camat Lappariaja, Kepala Desa Ujung Lamuru.

KPA Bendung Lalengrie, Perencana Proyek Bendung Lalengrie, PPTK Proyek Bendung Lalengrie.

Pembangunan bendungan Lalengrie di Kabupaten Bone itu memiliki alokasi anggaran Rp 61 miliar.

Dalam rapat dengar pendapat, terungkap alas hak tanah yang ditempati membangun bendungan rupanya masih bermasalah.

Ketua Komisi D Rahman Pina mengatakan terungkap bahwa persoalan lahan bendungan tersebut masih belum tuntas.

Komisi D menggelar rapat dengar pendapat untuk meminta masukan dan informasi soal pembangunan bendungan itu.

"Kita sayangkan pembangunan sebesar begini tapi ternyata urusan lahan itu belum tuntas," kata Rahman Pina kepada wartawan seusai rapat dengar pendapat.

Halaman
123
Penulis: Ari Maryadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved