STIE Muhammadiyah Mamuju Bakal Berubah Jadi Universitas, Sisa Evaluasi Dokumen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Selangkah lagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Mamuju berlih status menjadi Universitas Muhammadiyah Mamuju.

Meski belum resmi beralih status menjadi universitas, karangan bunga ucapan selamat atas evaluasi perubahan bentuk dari sejumlah pejabat dan alumni sudah memadati depan kampus STIE Muhammadiyah Mamuju di Jl Baharuddin Lopa, Kelurahan Binanga.

Di antaranya, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi dan Ketua DPRD Mamuju Aswar Anshari Habsi.

Kedua pimpinan lembaga perwakilan rakyat itu adalah alumni STIE Muhammadiyah Mamuju.

Ketua STIE Muhammadiyah Mamuju, Muchtar mengatakan saat ini persiapannya sudah dalam tahap akhir. Yakni evaluasi dokumen yang sudah pernah dikirim ke LLDikti.

"Sebelumnya kami sudah mengirim dokumen peralihan status dari sekolah tinggi menjadi universitas ke Direktorat Kelembagaan, Dirjen Dikti, Kemendikbud Riset dan Teknologi dan sudah dinyatakan lolos sehingga tahapan selanjutnya adalah evaluasi lapangan," kata Muchtar saat ditemui tribun-timur.com di kampus II STIE Muhammadiyah Mamuju, Senin (3/5/2021).

Dia mengatakan semestinya Ditjen Kelembagaan dan tim evaluator hadir di Mamuju, namun karena kondisi pandemi Covid-19 sehingga dilakukan secara daring atau virtual zoom.

"Pertimbangan berikutnya karena kondisi Mamuju baru saja dilanda gempa bumi menyebabkan banyak fasilitas hotel hancur sehingga diambil kesimpulannya dilakukan evaluasi dokumen secara daring," ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh dokumen yang pernah dikirim ke Dirjen Dikti akan diperlihatkan secara daring kepada tim evaluator yang dibagi menjadi tiga.

"Ada aspek umum, aspek keuangan dan aspek hukum. Sehingga hari ini kami bagi tiga ruangan, tiga link zoom yang dilakukan secara faralel," ucapnya.

Aspek umum, lanjutnya, terkait dengan sumber daya manusia (SDM) STIE Muhammadiyah Mamuju, terdiri dari dosen dan tenaga pendidik atau karyawan.

"Termasuk kondisi sarana dan prasarana. Jadi hari ini tim evaluator meminta kami untuk merekam kondisi sarpras kami, gedung secara keseluruhan, ruangan belajar, ruangan dosen dan laboratorium," katanya.

Kemudian aspek hukum atau legalitas, kapan STIE Muhammadiyah bediri dan siapa pengurusnya, termasuk kepemilikan lahan untuk pengembangan kampus.

"Itu minimal 10.000 meter per segi, kami akan buktikan kepada tim evaluator dengan memperlihatkan sertifikat tanah bahwa kami sudah punya lokasi, makanya kami panggil semua pimpinan Muhammadiyah Wilayah dan Daerah untuk memperlihatkan itu," tuturnya.

Terakhir aspek keuangan, terkait proyeksi kesanggupan pendanaan dalam mengembangkan perguruan tinggi.