Breaking News:

Tribun Sulsel

Sekprov Sulsel dan Tim Kemenaker Bahas Percepatan Pembentukan Unit Layanan Disabilitas

Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani menerima kunjungan dari Tim Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI

Humas Pemprov Sulsel
Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani menerima kunjungan dari Tim Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, di Baruga Lounge kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Shmoharjo, Kamis (2942021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani menerima kunjungan dari Tim Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, di Baruga Lounge kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Shmoharjo, Kamis (29/4/2021).

Tim dipimpin oleh Koordinator Sub Tata Usaha Kemenaker, Febri Febriola. 

Pertemuan membahas terkait tenaga kerja disabilitas yang ada di sektor swasta dan pemerintahan.

Juga rencana percepatan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan. Serta Rapat Koordinasi untuk percepatan ULD 10 provinsi yang akan dilaksanakan di Sulsel. 

"Pertemuan tadi terkait rapat koordinasi kita bicarakan persiapannya. Rakornya itu 29 Juni 2021 di Sulsel. Ini rapat koordinasi untuk 10 provinsi. Rapat ini untuk mendukung jalannya unit layanan disabilitas," kata Febri. 

Agar ULD ini bisa berjalan dengan semestinya, Febri menyebutkan, percepatan perlu dilakukan untuk mendukung penempatan tenaga kerja.

"Bukan hanya tenaga kerja secara umum, tetapi juga tenaga kerja disabilitas. Penekanan lainnya, fungsional pengantar kerja yang ada di daerah, baik di Disnaker provinsi dan kabupaten/kota bisa dimaksimalkan supaya bisa mendukung penempatan secara baik," ujarnya.

Diketahui, terkait ULD ini, Presiden Joko Widodo, pada 13 Oktober 2020 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Penerbitan PP sebagai wujud komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. 

PP ini antara lain mengatur sumber daya, tugas, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, serta pendanaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan atau disebut ULD Ketenagakerjaan.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved