Breaking News:

Tribun Sulsel

Korsubgah KPK Ingatkan Pemprov Sulsel Beri Informasi Akuntabel dan Transparan

Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani menghadiri Sosialisasi Aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) khusus Perizinan

Humas Pemprov Sulsel
Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani menghadiri Sosialisasi Aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) khusus Perizinan, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (2842021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani menghadiri Sosialisasi Aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) khusus Perizinan, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (28/4/2021).

Ia didampingi Plt Inspektorat Sulsel Sulkaf S Latief dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sulsel Jayadi Nas.

Sosialisasi yang digelar virtual ini menghadirkan Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Niken Ariati, dan diikuti oleh pimpinan daerah dan kepala OPD terkait se-Sulsel, Pemprov Sultra, Pemprov Sulteng, dan  Pemkab Mamuju.

Dengan adanya program MCP yang telah dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini, pemerintah daerah sepatutnya merasa bersyukur karena segala aktivitas tahapan pembangunan di daerah secara tidak langsung dapat terpantau.

Hal tersebut, guna menghindari kesalahan dan atau penyalahgunaan. Khususnya dalam area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, seperti Perizinan; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah.

Menurut Niken Ariati, ia memang ingin memperkuat struktur APBD, terutama dalam konteks akar kemandirian yang riskan. Maka, ia mendorong area-area tersebut.

"Kami (dari KPK) berharap Pemprov setempat agar memberikan informasi yang akuntabel dan transparan," ujar Niken Ariati.

Terkait masalah pelayanan satu pintu, Sulteng menempati posisi terendah, dan untuk Sulsel cukup bagus. Sebenarnya, konteks dari PTSP itu adalah regulasi. 

Di mana, pemerintah daerah diharapkan memberikan kewenangan dan mandat yang cukup keras kepada PTSP dalam hal pemberian regulasi.

Kemudian, untuk infrastruktur bagaimana proses dan pengawasan, dalam hal ini untuk Sulsel titik terendah ada di pengawasan, dan di Sultra untuk titik pengawasannya, cukup bagus.

Halaman
12
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved