Komisi I DPRD Mamuju Desak BPBD Segera Cairkan DTH Penyintas Gempa Bumi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - DPRD Mamuju desak Pemkab Mamuju segera salurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk penyintas gempa bumi Mamuju.

DTH tersebut diketahui sudah ditransfer BNPB ke Kas Daerah (Kasda) Pemkab Mamuju sebesar Rp 2 miliar.

Mamuju sendiri mendapat alokasi bantuan DTH sebesar Rp 4 miliar selamat enam bulan atau Januari-Juni.

Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan secara bertahap kepada 1.501 kepala keluarga (KK) yang dinyatakan rumahnya rusak berat.

Ketua komisi I DPRD Mamuju, H Sugianto mengatakan berdasarkan keterangan BPBD Mamuju, dana tersebut telah dikirim oleh BNPB sejak awal Maret lalu.

Namun hingga sekarang belum dapat disalurkan karena sejumlah kendala.

Salah satunya adalah data penerima bantuan belum diassessment oleh tim asessment dari dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Mamuju.

“Jadi baru kita ketahui masalahnya ternyata ada pada asessment, dana untuk turun melakukan asessment yang tidak ada," kata Sugianto di kantor DPRD Mamuju, Rabu (28/4/2021).

Menurutnya, DTH harus segera  dicarikan sebab sudah dibutuhkan para penyintas gempa bumi.

"Kalau dianggap perlu Pemkab Mamuju segera mengajukan izin prinsip ke DPRD agar dana operasional untuk tim survai segera ada. Asessment ini harus dilakukan, tanpa ini BPBD tidak akan mencairkan dana tersebut," tuturnya.

Menurutnya, dana tersebut tidak boleh endapkan.

"Hargai niat baik pemerintah pusat, karena itu kami minta agar masalah ini dapat segera diselesaikan,” tutur politisi senior partai Golkar itu.

Mantan ketua DPRD Mamuju ini juga mempertanyakan kinerja Pemkab Mamuju yang dinilai sangat lamban mengolah dan menvalidasi data korban gempa Mamuju.

Dia menjelaskan jika data tersebut telah rampung sejak awal maka bantuan dari BNPB tersebut sudah dapat dicairkan.

“Pak dusun dan pak desa saya kira sudah menyerahkan data kerusakan rumah sejak awal dimasa tanggap darurat, masak sampai sekarang datanya belum bisa di finalkan atau diasessment," katanya.