Breaking News:

Tribun Bantaeng

Kepala BKPSDM Bantaeng Tunggu Surat Resmi Tindaklanjuti Larangan ASN Mudik

Terkait Surat Edaran Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19

Tribunews.com
Ilustrasi Mudik menjelang hari Raya Idulfitri. 

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Pemerintah kini telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Surat Edaran itu berisi tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Pelarangan Mudik lebaran mulai berlaku pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.

Namun, Pemerintah memperluas Pengetatan Persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) 2 pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021.

Dalam Surat Edaran itu juga mengatur semua pelaku perjalanan termasuk pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS).

Namun, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Muslimin belum menerima secara resmi adanya aturan tersebut.

"Belum ada penyampaian melalui surat resmi baik itu dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Sulawesi-selatan," kata Muslimin kepada TribunBantaeng.com, Rabu, (28/4/2021).

Olehnya itu, belum ada tindak lanjut yang dilakukan Pemkab Bantaeng untuk menyampaikan kepada para ASN terkait aturan pelarangan Mudik lebaran.

"Setelah ada penyampaian secara resmi baru ditindaklanjuti aturan dari Pemerintah Pusat," jelasnya.

Dilansir dari Tribunnews.com, Rabu, (28/4/2021), meski dilarang Mudik terdapat syarat tertentu bagi Pegawai instansi pemerintahan, pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, TNI dan Polri untuk bisa melakukan perjalanan.

Halaman
12
Penulis: Achmad Nasution
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved