Tribun Ramadan

Larangan Mudik Lebaran, Sulbar Perketat Daerah Perbatasan

Pemprov Sulbar bersama instansi terkait membahas tindak lanjut larangan mudik lebaran Idulfitri 1442 Hijrian - 2021 M.

Penulis: Nurhadi | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/NURHADI
Pemprov Sulbar bersama instansi terkait membahas tindak lanjut larangan mudik lebaran Idulfitri 1442 Hijrian - 2021 M. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pemprov Sulbar bersama instansi terkait membahas tindak lanjut larangan mudik lebaran Idulfitri 1442 Hijrian - 2021 M.

Larangan mudik tahun 2021 merujuk ke SE Satgas  Penanganan Covid-19 Nomor 13 tahun 2021 tentang larangan mudik dan upaya pengendalian Covid-19 di bulan ramadan.

Kemudian Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah.

Asisten I Bidanh Pemkesra Setda Provinsi Sulbar, M Natsir memgatakan dua regulasi tersebut menjadi opini umum dan perbincangan karena menyangkut kemanusiaan.

"Sosialisasi perlu dilakukan agar nanti tidak ada lagi klaim dari masyarakat tidak mengetahui aturannya yang telah dikeluarkan pemerintah pusat ini,"kata Natsir usai pimpin rapat di gasebo rujan Sekprov, Kamis (22/4/2021).

Menurut Natsir pihaknya melaksanakan rapat agar seluruh stakeholder memiliki persepsi yang sama dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga mereka bisa memaklumi kondisi aturan itu.

"Tujuan utama dikeluarkannya dua regulasi itu adalah semata-semata untuk mencegah penularan Covid-19, demi menjaga keselamatan masyarakat Indonesia,"ujarnya.

Kata Natsir Pemprov Sulbar akan menindak lanjuti dua aturan tersebut dengan membuat Surat Edaran (SE) Gubernur Sulbar tentang larangan mudik.

"Nantinya akan ditindaklanjuti oleh para bupati se-Sulbar membuat SE yang sama dan disosialisasikan mesyarakat,"katanya.

Dalam menyusun draf SE Gubernur Sulbar, Natsir lanjut Natsir, Pemprov Sulbar akan mempertimbangkan semua masukan.

Di antaranya masukan yang perlu dipertimbangkan menurut Natsir, perlu adanya penegasan di kawasan tertentu yang menjadi tempat pergerakan mobilisasi angkutan darat mulai dari Paku sampai  Suremana (teritori Sulbar).

Kedua, pemberian keringanan biaya bagi masyarakat atas pemberlakukan rapit tes atau antigen dalam melakukan perjalanan.

Ketiga, memastikan pemberlakukan larangan mudik antar kabupaten, dengan mempertimbangkan apakah hal itu termasuk ketegori mudik atau pulang kampung.

"Karena mengingat selain masyarakat umum juga menghadapi ASN dengan jumlah 85 persen bekerja di provinsi berasal dari kabupaten lain di wilayah Sulbar,"jelasnya.

Keempat, melakukan pengawalan ketat di daerah perbatasan Sulbar. Baik di perbatasan Sulsel maupun Sulteng.

"Semua masukan-masukan ini akan dipertimbangkan dan ini nanti akan diurai dengan tepat di dalam SE Gubernur yang akan kita keluarkan,"tuturnya.

Untuk mengeluarkan SE Gubernur Sulbar, lanjutnya, sebelumnya akan menunggu regulasi resmi di tingkat nasional yang saat ini masih dilakukan rapat koordinasi dengan para gubernur se-Indonesia.

"Kita tidak boleh mendahului regulasi dari pusat, sebab jangan-jangan nanti  ada gejolak atau tuntutan dan harapan dari masyarakat, sehingga kemungkinan ada  revisi terhadap dua regulasi yang dikeluarkan sebelumnya itu," ucapnya.

"Jadi teman-teman di kabupaten untuk bersabar sembari kita menyusun draf atau konsep SE Gubernur Sulbar yang akan kita keluarkan nanti. Mudah-mudah regulasi yang resmi secepatnya diselesaikan oleh pemerintah pusat,"sambungnya. (tribun-timur.com)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved