Breaking News:

Perjalanan Dinas

Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas Besar-besaran, THR ASN Segera Dibayarkan

Pemerintah memangkas anggaran perjalanan dinas dari kementerian dan lembaga sejak Januari hingga Maret 2021.

Kolase tribun timur / Rasni Gani
Ilustrasi THR 

TRIBUNTIMUR.COM - Pemerintah memangkas anggaran perjalanan dinas dari kementerian dan lembaga sejak Januari hingga Maret 2021.

Dari pemotongan tersebut, anggaran perjalanan dinas menurun tajam 35,6 persen menjadi Rp 3,1 triliun dari Rp 4,9 triliun di periode sama tahun sebelumnya.

"Artinya, APBN kita sekarang banting setir. Semua sekarang diperuntukkan bagi masyarakat dan penanganan Covid-19 guna pemulihan ekonomi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers ‘APBN KITA Edisi April 2021’ secara virtual, Kamis (22/4/2021).

Menurut dia, kegiatan-kegiatan perjalanan dinas kementerian dan lembaga perjalanan yang mengalami penurunan sangat tajam ini adalah bentuk pemihakan nyata dari APBN.

"APBN bekerja keras. Langsung manfaatnya dirasakan oleh perekonomian dan masyarakat kita," kata Sri Mulyani.

“Dorongan APBN juga diharapkan akan bisa melawan pelemahan ekonomi, sehingga perekonomian kita bisa tumbuh pada kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen untuk tahun 2021," imbuh eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

THR

Terkait Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana mencapai Rp 45,4 triliun di 2021.

Berdasarkan jumlah belanja negara, jumlah THR yang akan dibelanjakan untuk pemerintah pusat mencapai Rp 30,6 triliun dan daerah Rp 14,8 triliun.

"Jadi, totalnya mencapai Rp 45,4 triliun. Itu dibandingkan dengan realisasi belanja bulan ini yang Rp 350 triliun itu gede sekali," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dipaparkan, alokasi THR yang besar sekali diyakini akan memberi dampak positif ke pertumbuhan ekonomi kuartal II.

"THR ini akan dibayarkan pada H minus 10 nanti sampai dengan H minus 5 Lebaran. Biasanya ini bertahap. Kita umumkan sesudah PP-nya diselesaikan. Saat ini PP-nya sedang dalam proses untuk kita paraf bersama untuk kemudian ditandatangani oleh Bapak Presiden," jelas Sri Mulyani.(*)

Editor: Muh. Irham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved