Ni'matullah Erbe Belum Mau Bicara Musda: PO Belum Ditetapkan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan (Sulsel) Ni'matullah Erbe belum mau membahas Musyawarah Daerah.

Pria yang akrab disapa Ullah itu beralasan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat belum menerbitkan Pedoman Organisasi (PO) untuk pelaksanaan Musda.

Sejauh ini Ullah memilih fokus bekerja sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel dan mengikuti perkembangan gugatan kubu Moeldoko di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

"Belum ada jadwal, jangankan jadwal, PO saja belum ditetapkan. Jadi tahapannya PO dulu ditetapkan baru diatur jadwal musda," kata Ullah kepada Tribun Timur di Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Senin (19/3/2021).

Ullah menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama MW KAHMI Sulsel di Rujab.

Ullah mengatakan DPP Partai Demokrat masih fokus mengikuti perkembangan gugatan kubu Moeldoko di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Termasuk melayangkan somasi terhadap kubu Moeldoko atas penggunaan atribut partai.

"DPP belum fokuskan pikiran ke situ (Musda) pastilah tidak elok kalau kita mendesak DPP untuk itu. Jadi situasinya begitu bukan karena saya tidak mau, tapi DPP memang punya kesibukan," ujar Ullah.

Jika merujuk ke Musda sebelumnya, Ni'matullah Erbe terpilih memimpin Partai Demokrat dalam Musyawarah Daerah pada 19 Mei 2016 lalu. Ullah cs baru dilantik oleh DPP pada April 2017, atau hampir setahun berselang.

Ullah mengatakan kepengurusannya diatur dalam Surat Keputusan (SK) Komposisi Pengurus dari DPP. 

SK itu berlaku lima tahun sejak Desember 2016 hingga Desember 2021.

Artinya kepengurusan Ullah baru akan berakhir pada Desember 2021 mendatang.

"Kepengurusan itu berdasar SK. SK saya berlaku lima tahun sejak ditetapkan Desember 2016," ujarnya.

"Jadi kembali ke kebijakan DPP, kalau urusan selesai di Jakarta, apakah dia mau percepat atau dia mau mundurkan musda sedikit saya tidak masalah," ujar Ullah.

Ditanya keyakinannya terpilih kembali, Ullah masih enggan berandai-andai. Ullah juga enggan menanggapi keinginan maju kembali Ilham Arief Sirajuddin.

"Nanti kita lihat," katanya.

Hal senada disampaikan Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Andi Nurpati Baharuddin.

Ia mengatakan DPP awalnya sudah mulai mempersiapkan jadwal Musda sejak awal 2021 lalu.

Akan tetapi pembahasan terpaksa diberhentikan karena adanya wacana Musyarawah Luar Biasa oleh kubu Darmizar dkk pada Februari 2021 lalu.

"Sudah dipersiapkan untuk musda awal tahun ini, tapi karena ada KLB jadi diberhentikan dulu pelaksanaan musda," kata Andi Nurpati, Minggu (18/4/2021).

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Demokrat ini melanjutkan pedoman organisasi (PO) juga sudah mulai disusun sejak awal tahun 2021 lalu.

Akan tetapi, kata Nurpati, PO belum sempat dipublikasikan sampai saat ini akibat adanya isu KLB oleh kubu Moeldoko.

"PO belum dipublikasikan tapi segera kita publikasikan," ujar Andi Nurpati.

Mantan Komisioner KPU RI ini mengatakan, kemungkinan setelah lebaran DPP akan mulai menjadwalkan kembali musda untuk 34 DPD se-Indonesia.

Mekanismenya, kata Andi Nurpati, DPD yang berakhir masa periodenya diminta segera melapor kepada DPP.

"Kemungkinan besar pasca lebaran sudah dijadwalkan Musda-musda. Jadwal itu sinergitas DPD melaporkan kesiapan kepada DPP," terang Andi Nurpati.

Musyawarah Daerah Partai Demokrat Sulawesi Selatan berpeluang mempertemukan pertarungan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) melawan Ni'matullah Erbe.

Gelaran Musyawarah Daerah Partai Demokrat Sulawesi Selatan sejauh ini masih menunggu jadwal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Baik IAS maupun Ni'matullah Erbe secara terbuka sudah menyatakan keinginannya maju bertarung.

Sejauh ini, Ilham Arief Sirajuddin dan Ni'matullah Erbe telah menyatakan kesiapannya maju bertarung calon Ketua DPD Demokrat Sulsel.

Ilham Arief Sirajuddin (55) mengungkapkan kesiapannya maju bertarung sebagai calon ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel.

Partai berlambang mercy di Sulsel dijadwalkan paling cepat menggelar musyawarah daerah (Musda) Juni mendatang.

“Potensi Demokrat Sulsel itu adalah jadi Ketua DPRD Sulsel, bukan wakil ketua seperti tiga pemilu ini,” ujar Aco Ilham Arief Sirajuddin menjawab pertanyaan sahabatnya HM Mustafa Irate (54).

Ilham Arief Sirajuddin dan Mustafa Irate ngopi bareng Di Lapak Kopi Abangda, Pasar Kampung Baru, Jl WR Supratman, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujungpandang, Makassar, Rabu (7/4/2021).

Sebelum diganjar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2013 hingga 2016 lalu, Aco adalah Ketua Demokrat Sulsel.

Sebelumnya, selama satu periode, saat menjabat Wali Kota Makassar, Aco juga pernah menjabat Ketua DPD I Golkar Sulsel sebelum digantikan oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Menurut Aco, pada Pemilihan umum (Pemilu) 2014, Demokrat utuh di 11 daerah pemilihan (dapil) di Sulsel.

Sementara hasil Pemilu 2019, dari 85 kursi DPRD Sulsel, Demokrat tinggal mengontrol 10 kursi.

Hanya di Dapil V Sulsel (Bulukumba, Sinjai) Partai Demokrat tak mengontrol kursi.

Dari 10 kursi itulah Demokrat menempatkan lagi Ni'matullah Rahim Bone selaku Ketua DPD Demokrat Sulsel sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel.

Demokrat juga tidak mampu mempertahankan perolehan kursinya di Senayan dari Sulsel.

Pada Pemilu 2009, partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono sukses mendudukkan enam kadernya di DPR RI.

Namun, anjlok pada Pemilu 2014 lalu. Partai Demokrat hanya meraih tiga kursi di Senayan.

Pada Pemilu 2019, lagi-lagi kursi Demokrat di DPR RI turun dari tiga menjadi dua.

Tak hanya kursi Demokrat di DPRD Sulsel dan DPR RI turun, kursi Partai Demokrat di 24 kabupaten/kota juga menyusut.

Ketua Komisi Pemenangan Pemiku (KPP) Partai Demokrat Sulsel Selle KS mengakui partai Demokrat mengalamai penurunan suara maupun jumlah kursi di daerah.

“Pemilu 2014 Demokrat dapat 101 kursi di parlemen. Sedangkan Pemilu 2019, kami hanya dapat 85 kursi. Ini menurun drastis,” kata Selle, Selasa (28/5/2019) lalu.

Secara umum kata Selle, pada Pemilu 2019 Demokrat mendapat jatah sembilan kursi pimpinan, yakni delapan di kabupaten/kota dan satu provinsi.

Demokrat berhasil menempat ketua DPRD di Pinrang.

“Jadi, kita mendapat jatah delapan kursi pimpinan, hanya Pinrang dapat kursi ketua. Selebihnya termasuk provinsi, kami dapat wakil ketua,” katanya menambahkan.

Aco mengklaim sudah mendapat komitmen dari 12 ketua dan sekretaris dari 24 DPC Demokrat di Sulsel.

“Insy Allah, cukup dan masih solid seperti saat saya terpilih dulu,” ujar Aco. 

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95