Breaking News:

Tribun Parepare

Lindungi Pekerja Migran, Disnaker Parepare Gandeng Pihak Kepolisian

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Parepare, menggandeng pihak kepolisian melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

ist
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, Abdul Latif, memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) PMI Kota Parepare, di ruang kerjanya, Selasa, 20 April 2021. 

TRIBUN-TIMUR.COM,PAREPARE - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Parepare, menggandeng pihak kepolisian melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

Ini dilakukan menyusul banyaknya temuan kasus pekerja migran nonprosedural asal Malaysia Timur yang dideportasi melalui Pelabuhan Parepare.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, Abdul Latif mengatakan, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri melalui Pelabuhan Parepare cukup tinggi.

Hanya saja, diantara mereka banyak yang tidak mengantongi surat-surat resmi, sehingga ketika berada di luar negeri bermasalah.

Ini dibuktikan besarnya jumlah PMI yang dipulangkan oleh Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui pelabuhan Parepare beberapa pekan terakhir.

“Ada diantara mereka tidak mengantongi surat-surat lengkap. Ini yang tengah berusaha kita atasi bersama,” kata Latif, ditemui usai memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) PMI Kota Parepare, di ruang kerjanya, Selasa (20/4/2021).

Latif mengatakan, penanganan pekerja migran harus dimulai dari hulu, yakni bagaimana masyarakat diedukasi agar tidak tergiur iming-iming pihak-pihak tertentu yang menawarkan bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi.

“Disinilah sehingga kita libatkan pihak kepolisian dan beberapa pihak terkait, guna melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan jika ada pelaku yang melakukan penempatan pekerja migran secara nonprocedural,” ujar Latif.

Terpisah, Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, La Ode Arwah Rahman, mengatakan, saat ini Indonesia telah memiliki regulasi yang baik dalam hal penempatan dan pelindungan pekerja migran.

Regulasi tersebut adalah UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran.

Halaman
12
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved