Breaking News:

Tribun Mamuju

Kasihan, 3 Ribu Tenaga Honorer Pemkab Mamuju Bakal Diberhentikan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, akan mengurangi 50 persen tenaga kontrak.

Penulis: Nurhadi | Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM/NURHADI
Bupati Mamuju Hj Sutinah Suhardi 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, akan mengurangi 50 persen tenaga kontrak.

Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi mengatakan, pemangkasan itu karena tidak ada anggaran untuk membayar.

"Keputusan yang kami ambil itu sebenarnya sangat dilema,"kata Sutinah kepada tribun timur.com, ditemuai di ruangan kerjanya, Selasa (20/4/2021).

Disisi lain, dengan pengurangan tenaga kontrak hampir lebih dari setengah itu akan memunculkan masalah baru.

"Kami tahu pengurangan tenaga kontrak ini akan menimbuhkan banyaknya pengangguran," ucapnya.

Namun lanjutnya, pihaknya juga tidak boleh menutup mata.

Bahwa Pemkab Mamuju tidak punya anggaran untuk menggaji para tenaga kontrak yang membludak.

"Jadi kami ambil kesimpulan, yah sudah kita hentikan saja dari awal dari pada harus akomodir tapi dibelakang kita tidak punya anggaran untuk menggaji mereka, itu masalah lagi,"jelasnya.

"Jadi memang simalakama lah, kami mundur salah, maju juga salah,"sambungnya.

Namun Sutinah menepis issu bahwa Pemkab Mamuju memberhentikan semua tenaga kontrak.

"Jadi tidak benar kalau kami memberhentikan semua, dari 7.000 lebih tekon itu, yang kita akomodir kembali kurang lebih 4.000 orang,"pungkasnya.

"Kita akui masih kekurangan pegawai, jadi tidak mungkin kita berhentikan semua,"tambahnya.

Menurutnya, rata-rata tenaga kontrak yang diberhentikan adalah tenaga kontrak yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Khusus guru, tenaga kesehatan dan petugas kebersihan itu prioritas, tidak ada yang kita kurangi. Malah kalau saya liat di pendidikan itu malah bertambah, karena masih banyak sekolah gurunya hanya dua, seperti di daerah Kalumpang,"tuturnya.

Dia mengungkapkan, bahkan terdapat OPD yang tenaga kontraknya mencapai 100 orang.

Padahal setelah dilakukan analisa beban kerja hanya membutuhkan sekira 10-20 orang.

"Termasuk di Sekretariat DPRD itu yang signifikan diberhentikan, karena setelah kita liat ternyata ASN disana banyak, analisis beban kerjanya tidak butuh tekon banyak,"pungkasnya.(tribun-timur.com).

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved