Breaking News:

Tribun Gowa

Bupati Gowa Sampaikan Sejumlah Usulan Penyusunan Pedoman APBD Tahun 2022

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menghadiri rapat koordinasi perumusan rekomendasi APKASI terkait rancangan Permendagri pedoman penyusunan APBD

Humas Pemkab Gowa
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menghadiri rapat koordinasi perumusan rekomendasi APKASI terkait rancangan Permendagri pedoman penyusunan APBD tahun 2022 secara virtual 

TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA - Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menghadiri rapat koordinasi perumusan rekomendasi APKASI terkait rancangan Permendagri pedoman penyusunan APBD tahun 2022 secara virtual.

Bupati Adnan menyampaikan sejumlah usulan.

Adnan yang merupakan satu-satunya kepala daerah di Sulsel yang tergabung dalam APKASI ini mengatakan secara umum Permendagri sudah menjadi acuan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD.

Hanya saja, kata dia, dalam pelaksanaan penyusunan APBD masih ditemui beberapa permasalahan.

Baik dalam tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang perlu dikaji dan mendapatkan solusi baik. 

"Permendagri pedoman penyusunan APBD selama ini telah memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal khusus lainnya. Namun masih ada beberapa permasalahan dalam hal sinkronisasi," katanya didampingi Kepala Bappeda Taufik Mursad dan Kepala BPKD Karim Dania, Selasa (20/42021).

Salah satu permasalahan yang dikemukakan orang nomor satu di Gowa ini, yakni program prioritas kabupaten dengan desa belum diatur dalam regulasi terkait perencanaan dan penganggaran desa.

Dimana dana desa yang bersumber dari APBN dan aturan 
teknis dari Kemendagri seringkali tidak sinkron dengan program atau pembangunan yang dilakukan menggunakan APBD. 

"Sinkronisasi dan sinergitas prioritas kabupaten dengan desa perlu diatur dan dilakukan, agar alokasi dana desa memberikan dukungan  terhadap pencapaian prioritas tahunan kabupaten," ujarnya. 

"Misalnya kegiatan pembangunan jalan di suatu desa yang didanai oleh APBD seharusnya bisa didukung program kegiatan pembangunan drainase dari dana desa. Tetapi nyatanya banyak pemerintah desa tersebut justru melakukan pembangunan drainase di titik yang lain yang tidak mendukung kegiatan pembangunan jalan tersebut," lanjut Adnan. 

Halaman
12
Penulis: Sayyid Zulfadli Saleh Wahab
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved