Breaking News:

Citizen Analisis

CITIZEN ANALISIS: De-Radikalisasi atau Re-Radikalisasi Tantangan Penanganan Terorisme

petugas lapas diberi keterampilam khusus dalam upaya deradikalisasi napiter karena mereka memiliki waktu lebih lama berinteraksi dengan mereka

dok.tribun
Puslitbang Perdamaian, Konflik dan Demokrasi (Centre for Peace, Conflict and Democracy) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan SDGs Center Universitas Hasanuddin mengadakan Peace & Democracy Colloquium  bertajuk "De-Radikalisasi VS Re-Radikalisasi: Mengurai Benang Kusut Penanganan Terorisme" yang bertujuan untuk memberikan perspektif mengenai pendekatan deradikalisasi yang melibatkan masyarakat. Diskusi online, Senin (12/4/2021) siang ini digelar via aplikasi Zoom. 

Oleh:
Andi Ahmad Yani
Sekretaris Center for Peace Conflict & Democracy (CPCD) Unhas/Sekretaris Puslitbang CPCD Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tindakan radikalisme dan terorisme masih menjadi tantangan utama penanganan keamanan Pemerintah Indonesia.

Dua peristiwa terakhir yang terkait kegiatan terorisme yaitu serangan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 Maret 2021 dan serangan penembakan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Itu menunjukkan menguatnya kembali jaringan kelompok terorisme di Indonesia.

Penangkapan dan intensifikasi proses hukum pelaku terorisme dan berbagai upaya pelemahan kelompok jaringan mereka justru tidak melemahkan kelompok terorisme di Indonesia.

Selain itu, tindakan terorisme yang terjadi dalam sebulan terakhir ini terkait dengan mantan narapidana terorisme (napiter).

Keterlibatan napiter dalam menguatkan kembali jaringan terorisme menunjukkan lemahnya program de-radikalisasi yang dilakukan Pemerintah.

Alih-alih melemahkan nilai radikalisme para napiter, yang terjadi justru napiter mengalami re-radikalisasi. Institute for Policy Analyisis of Conflict (IPAC) (2020) yang mengindikasikan menguatnya jaringan terorisme selama penyebaran COVID 19 dan lemahnya program de-radikalisasi yang dilakukan pemerintah.

Dalam studinya IPAC mengklaim bahwa 11 persen dari para mantan napiter kembali menjadi pelaku terorisme. IPAC kemudian merekomendasikan pelibatan komunitas dalam program de-radikalisasi.

Hal itu senada dengan pengakuan salah seorang mantan napiter yang menganggap bahwa organisasi komunitas justru lebih berperan dalam mendukung upaya transformasi mereka dan kembali ke masyarakat. 

Halaman
1234
Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved