Breaking News:

Agus Ambo Djiwa

Mantan Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa: Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Ini Alasannya

Semestinya, biaya sosialisasi dan alat peraga kampanye dibebankan kepada kandidat, sehingga tidak menjadi beban negara.

Penulis: Hasan Basri | Editor: Abdul Azis Alimuddin
nurhadi/tribunsulbar.com
Bupati Mamuju Utara, Agus Ambo Djiwa di Aula Kantor Gubernur Sulbar, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro. 

Para pihak pun biasanya tidak ada yang mau mengalah, cenderung saling menyalahkan.

“Tiap pemilu dan pilkada selalu terjadi perbedaan data pemilih. Ini contohnya terjadi di Pasangkayu. Saat pemilu atau pilpres ada nama masuk daftar pemilih. Tapi, saat pilkada nama itu hilang atau tidak masuk daftar pemilih. Ini siapa yang salah,” katanya.

“Mengapa data KPU berbeda dengan data dinas capil? Harusnyakan ada kesepakatan bersama, lembaga mana fokus mendata, jadi lembaga lain tidak perlu lagi melakukan pendataan. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih data,” kata Ketua PDI Perjuangan Sulbar itu.

Sedangkan bagi masyarakat, kata Agus tidak mendapat pelajaran sama sekali.

Masyarakat cenderung pragmatis dalam menghadapi event politik.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulbar, meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dalam hal pengelolaan keuangan tahun anggaran tahun 2016, Selasa (30/5/2017).
Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulbar, meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dalam hal pengelolaan keuangan tahun anggaran tahun 2016, Selasa (30/5/2017). (nurhadi/tribunsulbar.com)

Hanya sebagian kecil saja yang memilih karena menilai calon kepala daerah dari sisi kualitas, bagusnya visi misi, dan keinginan yang kuat untuk membangun daerah.

“Masyarakat tidak melihat lagi visi misi calon atau calon berkualitas dan memiliki rekam jejak baik. Masyarakat cenderung pragmatis. Ini saya katakan pilkada langsung tidak melahirkan pendidikan politik sehat,” ujarnya via rilis.

Intinya, menurut Agus, banyak hal harus dibenahi dan dievaluasi selama pelaksanaan pilkada.

Semua stakeholder harus duduk bersama mengevaluasi dan mencari solusi, karena ini tidak bisa dibiarkan terus menerus tanpa ada upaya memperbaiki.

“Sistem ini harus diperbaiki. Pemangku kepentingan harus cari solusi karena kondisi kronis ini tidak bisa dibiarkan begitu terus. Sudah terlalu banyak biaya dikeluarkan dan tidak sebanding kualitas dari pilkada itu,” jelasnya.

“Baik pemerintah maupun calon sama-sama mengeluarkan biaya besar. Ini harus segera dicarikan solusi demi menyelamatkan demokrasi di negara kita,” Agus menambahkan.(*)

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved