Breaking News:

Agus Ambo Djiwa

Mantan Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa: Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Ini Alasannya

Semestinya, biaya sosialisasi dan alat peraga kampanye dibebankan kepada kandidat, sehingga tidak menjadi beban negara.

nurhadi/tribunsulbar.com
Bupati Mamuju Utara, Agus Ambo Djiwa di Aula Kantor Gubernur Sulbar, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mantan Bupati Pasangkayu dua periode, Agus Ambo Djiwa menilai sistem pilkada langsung sejak 2005 lalu tidak memiliki azas manfaat.

Agus menilai perlu dievaluasi secara menyeluruh karena tidak melahirkan pendidikan politik sehat.

Masyarakat, kata Agus juga tak mendapat pelajaran demokrasi dan politik baik di balik pelaksanaan pilkada langsung.

Bahkan, masyarakat menjadi terpolarisasi, terpecah, dan saling bermusuhan satu sama lain karena perbedaan dukungan dan pilihan politik.

Hal yang tak kalah pentingnya adalah biayanya yang sangat besar.

“Kita semua harus fair mengakui jika proses pilkada butuh biaya besar itu fakta. Siapapun tak bisa pungkiri, sampai sekarang belum ada solusi bagaimana meminimalisir cost besar itu,” kata Agus, Minggu (11/4/2021).

Sedangkan dari sisi pembiayaan menurut Agus, negara melalui KPU mengeluarkan biaya terlalu besar.

Ketua PDIP Sulbar Agus Ambo Djiwa
Ketua PDIP Sulbar Agus Ambo Djiwa (TRIBUN TIMUR/NURHADI)

Dari sisi pendataan pemilih lanjut Agus, data yang dimiliki KPU selalu berubah setiap event pemilu, baik legislatif maupun eksekutif.

Data di KPU dan Bawaslu biasanya berbeda dengan pemerintah, yakni dinas kependudukan dan capil atau BPS.

Koordinasi antar lembaga selalu tidak berjalan baik yang menyebabkan senantiasa terjadi perbedaan data.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Abdul Azis Alimuddin
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved