KPK Bidik Kendaraan Dinas Belum Dikembalikan Mantan Pejabat Pemprov Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pasca terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sulsel yang menyeret Gubernur Sulsel Nonaktif Nurdin Abdullah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) intens berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel.

Kasatgas Korsupgah Wilayah IV KPK Niken Aryati mengatakan, itu memang harus dilakukan.

"Memang harus begitu, biasanya kita selalu sinergi kalau ada penindakan, kalau ada penindakan kita harus selalu berbenah," ujar Niken ditemui usai Rapat Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK Sosialisasi Area Intervensi Perencanaan dan Penganggaran APBD serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)  di Toraja Room Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (7/4/2021).

Yang penting kata dia, pencegahannya seperti apa ke depan.

"Supaya jangan ada kejadian, jadi nggak ditinggalkan begitu saja, kita kawal terus perencanaanya, penganggaran, sekarang kan dalam konteks pengadaannya," jelasnya.

Tidak hanya ke Pemprov Sulsel, KPK juga akan DPRD Sulsel, utamanya Badan Anggaran (Banggar).

"Kita juga ke DPRD sampaikan, supaya tidak ada lagi permasalahan mulai dari perencanaan," jelasnya.

Selain terkait APBD, KPK juga membidik aset daerah hingga mobil dinas yang belum dikembalikan pejabat berwenang.

"Aset nanti ada waktunya teman-teman konsen soal itu nanti hari Jumat (9/4/2021) akan kita pantau, ada kembalian dari pengembang, hari Jumat kita akan pantau, kita pantau terus dengan sumber daya yang ada di pemerintahan," katanya.

"Aset memang prosesnya panjang, makanya kami untuk penertiban legalisasi aset juga jadi perhatian," tambahnya.