Breaking News:

Tribun Sulsel

Rakor Bareng KPK, Sekprov Sulsel Jelaskan Penganggaran APBD dan PBJ

saat membuka Rapat Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK Sosialisasi Area Intervensi Perencanaan dan Penganggaran APBD

Humas Pemprov Sulsel
Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani membuka Rapat Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK Sosialisasi Area Intervensi Perencanaan dan Penganggaran APBD serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Toraja Room Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (7/4/2021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov Sulsel) Abdul Hayat Gani, menegaskan, penganggaran APBD dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) harus sesuai kebutuhan rakyat dan tidak berdasarkan pada keinginan.

Ia pun memastikan, penyusunan APBD tidak menjadi bancakan korupsi.

Hal tersebut disampaikan Hayat, saat membuka Rapat Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK Sosialisasi Area Intervensi Perencanaan dan Penganggaran APBD serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)  di Toraja Room Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (7/4/2021).

Rapat ini dihadiri oleh Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi Wilayah IV KPK Niken Ariati, Plt Inspektorat Sulsel Sulkaf Latief, Plt Bappelitbangda, Kepala BKAD, Sekretaris Dewan, Kepala Biro Barang dan Jasa, serta diikuti oleh empat Pemerintah Provinsi se Sulawesi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi, yang mengikuti secara virtual zoom meeting.

Dalam arahannya, Abdul Hayat mengatakan, beberapa titipan rakyat untuk pemerintah daerah atau provinsi yang harus dipastikan tiba pada peruntukannya. 

Maka, bagian yang terpenting adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing yang terkait dengan MCP tersebut.

Ia menjelaskan, ada delapan area intervensi yang sudah dipahami bersama, tinggal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi internalisasi dan tinggal menunggu komitmen leaders.

Dari delapan area itu, ditarik menjadi dua area, yakni mengenai penganggaran APBD dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang tidak berdasarkan pada keinginan, akan tetapi pada kebutuhan rakyat.

"MCP ini merupakan wujud keseriusan kita (Pemprov Sulsel) bersama KPK dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah," kata Hayat.

Ia mengatakan, penganggaran APBD dan PBJ dilakukan guna memastikan agar penyusunan APBD tidak dijadikan ajang bancakan korupsi.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved