Breaking News:

Tribun Makassar

19 Anggota DPRD Sulsel Belum Laporkan Harta Kekayaan

LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan.

TRIBUN TIMUR/ARI MARYADI
Dialog Tim Korsupgah KPK dengan Pimpinan DPRD Sulsel di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Rabu (7/4/2021) siang. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK menyampaikan belum semua anggota DPRD Sulawesi Selatan melaporkan  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan.

Tim Korsupgah mencatat, sejauh ini baru 66 dari total 85 anggota DPRD Sulsel telah melaporkan harta kekayaan mereka.

Artinya masih ada 19 anggota DPRD Sulsel yang belum melaporkan harta kekayaan kepada lembaga anti rasuah itu.

Hal itu terungkap dalam Dialog Tim Korsupgah KPK dengan Pimpinan DPRD Sulsel di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Rabu (7/4/2021).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari.

Tim Korsubgah KPK RI, Tri Budi Rochmanto mengatakan, kepatuhan LHKPN DPRD Sulsel kalah dibanding Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Kepatuhan LHKPN DPRD kalah dari Pemprov. DPRD baru 81 persen, baru 66 yang tepat waktu dari 85 orang," kata Tri di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (7/4/2021).

Meski demikian, Tri tidak mengungkapkan siapa saja nama-nama 19 anggota DPRD Sulsel yang belum menyetor LHKPN kepada KPK.

Halaman
12
Penulis: Ari Maryadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved