TRIBUN-TIMUR.COM, MAJENE --Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) Kabupaten Majene  Hamsina mengatakan badan usaha harus memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada seluruh pekerjanya.

Kendati demikian  masih ada badan usaha yang tidak mematuhi aturan tersebut tidak memberikan hak kepersertaan BPJS bagi karyawannya.

Hal itu disampaikan Hamsina dalam rapat koordinasi di ruang rapat Sekda Majene, Senin (5/4/2021) kemarin.

Rapat tersebut membahas entang ketentuan Iuran JKN yang diatur dalam Perpres 64 Tahun 2020 khususnya kontribusi iuran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Serta perluasan Kepesertaan Pegawai Swasta. Rapat  dipimpin langsung  Pj Sekertaris Kabupaen Majene Suyuti Marzuki.

Turut hadir dalam pertemuan itu Kadis Kesehatan Majene, Kadis PTSP, Kadisnakertrans, Kabid Dinsos, Kabid Bapeda dan Kabid Disdukcapil.

Hadir pula Kepala BPJS kesehatan Majene Kartini Malik dan  Kepala Cabang BPJS Polewali  Hery Zakariyah.

Hamsina menjelaskan, untuk pekerja swasta dengan kepesertaaan BPJS melalui badan usaha hanya tercatat  223 orang.

"Dari jumlah itu masih ada 221 orang atau pekerja yang terdaftar di PBI yang seharusnya menjadi tanggungan dari perusahaan atau pemilik usaha yang menaunginya, " ujar Hamsina.

Ia memenbeberkan  badan usaha yang dianggap tidak mematuhi aturan.