Breaking News:

Tribun Sulsel

Ini Dia Pejabat Pemprov Sulsel Berharta Rp 102 Miliar yang Diungkap Wakil Ketua KPK

Ia menyinggung Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulsel.

TRIBUN TIMUR/M FADLY
Inspektorat Sulsel Sulkaf S Latief saat diwancara di Kantor Gubernur Sulsel. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar berkunjung ke Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (16/3/2021) lalu.

Ia menyinggung Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulsel.

"Soal LHKPN kalau misalnya baru 25 orang yang melapor ayo dikejar. Hanya sebatas itu. Kita tidak bicara cast (kasus), kita tidak bicara tentang kejadian kemarin (OTT)," ujarnya kala itu.

Hal menarik setelah LHKPN yang sudah dilaporkan dilihat oleh KPK.

"Soal kepatuhan itu kalau saya melihat ternyata penyelenggara sangat sejahtera kan. Karena LHKPN sudah baik semua," ujar Lili.

Bahkan ada pejabat eselon II yang harta kekayaannya di angka Rp 102 miliar.

Ternyata eselon dua itu adalah Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief.

Saat diwancara di Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Sulkaf menerangkan.

"Kan kemarin ada disampaikan Rp 102 miliar lebih, itu Rp 102 miliar saya tidak tahu, karena saya minta tolong ke staf untuk diisi manual, masuk di sistem," ujarnya.

"Rupanya rumah saya tahun lalu saya laporkan Rp 950 juta, rumah pribadi saya di Gowa, kemudian tahun 2020 karena harga di situ naik jadi Rp 1,2 miliar jadi saya laporkan Rp 1,2 m," tambahnya.

Persoalannya pun datang saat penginputan ke sistem salah.

"Tapi ditulis Rp 102 m, jadi tiga hari sebelum KPK datang ke sini memang sudah masuk notifikasi LHKPN anda perbaiki, tapi karena kesibukan saya tidak perhatikan nanti setelah disampaikan oleh staf saya bahwa yang dimaksud Rp 102 itu bapak, jadi diminta periksa baik," katanya.

"Jadi setalah ditotal kekayaan saya tidak sampai Rp 3 miliar. Yah Rp 2 miliar lebihlah," jelasnya.

Seperti diketahui, dilansir Wikipedia, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved