Breaking News:

Tribun Makassar

537.787 Wajib Pajak Laporkan SPT di DJP Sulsebarta

Sebanyak 537.787 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA
Petugas pajak melayani warga saat melakukan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Makassar, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (24/3/2021).Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar,  menurunkan target pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini. Sebab, banyak wajib pajak yang meminta keringanan hingga pembebasan PBB akibat pandemi Covid-19. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Sebanyak 537.787 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Pelaporan SPT secara elektronik melalui E-Filing, E-Form dan E-SPT yang terdiri dari WP orang pribadi 507.344 SPT dan WP badan 30,443 SPT.

Humas DJP Sulselbarta, Eko mengatakan, untuk kantor wilayah DJP Sulsebarta total keseluruhan 537.787 SPT.

" Animo masyarakat terhadap pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing sudah semakin tinggi dibandingkan tahun sebelumnya," ujarnya, Sabtu (3/4/2021).

Terlebih selama masa pandemi, semua dituntut untuk membatasi kegiatan di luar rumah.

" Ini juga terjadi peningkatan jumlah yang menyampaikan SPT sampai tanggal 31 Maret sebanyak kurang lebih 93 ribuan SPT, yang sebagian besar juga disampaikan melalui E-Filling," tambahnya.

Selama pandemi, DJP tetap melayani wajib pajak baik secara daring maupun secara luring.

Selain pelaporan SPT, DJP juga telah menyediakan layanan seperti Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), cetak ulang NPWP.

Pembuatan kode billing, permohonan Surat Keterangan Fiskal yang bisa dilakukan secara daring.

Wajib pakak yang mengalami kendala dalam melakssnakan kewajiban perpajakan dapat menghubungi DJP melalui nomor resmi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Nomor telepon dan surel resmi setiap KPP dapat dilihat pada tautan www.pajak.go.id/unitkerja.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menyampaikan SPT Tahunan tetap bisa melaporkannya.

Namun menurut undang-undang ketentuan umum perpajakan, atas keterlambatan tersebut akan dikenai sanksi administrasi beripa denda Rp 100 ribu.

Sementara batas waktu untuk wajib pajak Badan pada akhir April 2021.

Penulis: Dian Amelia
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved