Breaking News:

Nurdin Abdullah Ditangkap KPK

Kenapa Mantan Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin Diperiksa KPK?

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau Kadis PUTR Sulsel, Rudy Djamaluddin diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK

DOK TRIBUN TIMUR
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau Kadis PUTR Sulsel, Rudy Djamaluddin 

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau Kadis PUTR Sulsel, Rudy Djamaluddin diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di Mapolda Sulsel, Kamis (1/4/2021) hari ini.

Kenapa Rudy Djamaluddin sekaligus mantan Pj Wali Kota Makassar diperiksa KPK?

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NA ( Nurdin Abdullah )," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Kamis (1/4/2021).

Selain Kepala Dinas PUTR, KPK akan memeriksa Plt Sekretaris Dewan DPRD Bulukumba Andi Buyung Saputra dan mantan Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali.

Kemudian, ajudan Nurdin Abdullah yakni Abdul Rahman juga akan diperiksa KPK. Mereka diperiksa sebagai Saksi Suap Nurdin Abdullah.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan Km 16 Makassar," ucap Ali.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Nurdin Abdullah dan dua tersangka lain yaitu Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel Edy Rahmat dan kontraktor/Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto.

Nurdin diduga menerima total Rp 5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp 2 miliar yang diserahkan melalui Edy dari Agung. Nurdin juga diduga menerima uang dari kontraktor lain pada akhir 2020 sebesar Rp 200 juta.

Kemudian, Februari 2021, Nurdin melalui ajudannya bernama Samsul Bahri diduga menerima uang Rp 1 miliar dan Rp 2,2 miliar.

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, sebagai pihak pemberi, Agung disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.(*)

Editor: Edi Sumardi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved