Breaking News:

Tribun Mamuju

Kasus Korupsi DAK Pendidikan SMA Sulbar Tahun 2020, Kejati Serahkan Barang Bukti Rp1,4 M ke JPU

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar, menyerahkan alat bukti berupa uang sebesar Rp 1.425.330.050.

Penulis: Nurhadi | Editor: Sudirman
Ist
Kajati Sulbar, Johny Manurung didampingi Aspidsus Feri Mufahir memperlihatkan barang bukti kerugian negara korupsi DAK Pendidikan SMA pada Disdikbud Sulbar sebelum diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum di Tenda darurat kantor Kajati Sulbar 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar, menyerahkan alat bukti berupa uang sebesar Rp 1.425.330.050.

Barang bukti tersebut merupakan hasil kerugian negara dari korupsi pemotongan tiga persen Dana Aloksi (DAK) pendidikan fisik tahun 2020 pada Bidang Pendidikan SMA, Disdikbud Sulbar.

Penyerahan berlangsung di tenda darurat Kejati Sulbar Jl RE Marthadinata Mamuju dipimpin Kajaksaan Tinggi (Kajati) Johny Manurung, Rabu (31/3/2021).

Kasus tersebut menyeret tiga tersangka yakni, Buhanuddi Bohari selaku Kepala Bidang Pendidikan SMA, Bus Edi selaku wakil ketua penanggung jawab pengelolaan DAK tahun 2020 dan Aking Djide selaku Koordinator Fasilitator Pengelolaan DAK tahun 2020.

"Saat ini telah dilakukan penyerahan proses tahap dua untuk masing-masing tersangka dari penyidik ke penuntut umum pada Kejari Mamuju," kata Johny Manurung dalam rilis yang diterima tribun dari Kasi Penkum Kejati Sulbar.

Selanjutnya uang penitipan diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti pada persidangan.

Para tersangka saat ini dititip pada Rutan Polres Polman dan Lapas Klas IIB Polman sambil menunggu proses persidangan di Pengadilan Tipikor Mamuju.

"Alasan tiga tersangka untuk malakukan potongan nilai dana tiga persen untuk biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dari 82 sekolah, dengan total keseluruhan Rp 1.425.330.050,- adalah bagian dari Kerugian Negara,"jelasnya.

Ketiga tersangka tersebut melanggar pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang R.I. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 15 jo Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 15 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Subs Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang R.I. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jo Undang-Undang R.I. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.(tribun-timur.com).

F

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved