Breaking News:

UMI

Perkuat Lembaga Bidang SDM, DPR RI Gandeng UMI

Baleg menggandeng Universitas Muslim Infonesia (UMI) Makassar dalam rangka penguatan kelembagaan bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

TRIBUN-TIMUR.COM/ANDI MUHAMMAD IKHSAN WR
Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, dan Rektor Universitas Muslim Indonesia, Prof. Dr. Basri Modding, di Kampus UMI Makassar, Selasa (3032021) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI, melalui Badan Legislasi (Baleg) menggandeng Universitas Muslim Infonesia (UMI) Makassar dalam rangka penguatan kelembagaan bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal ini diwujudkan dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU), antara BK Setjen DPR RI dengan Fakultas Hukum UMI Makassar. 

Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, dan Rektor Universitas Muslim Indonesia, Prof. Dr. Basri Modding, di Kampus UMI Makassar, Selasa (30/3/2021).

Rektor UMI Makassar, Prof. Basri Modding menyambut hangat atas penandatangan nota kesepahaman bersama ini. 

"Kami di UMI banyak SDM, punya keahlian di bidang hukum dan bidang lainya. Insya Allah UMI siap saling kerjasama serta bermitra dengan Baleg dan BK DPR RI," ujarnya.

Menurutnya, UMI saat ini masuk dalam PTS terbaik diluar pulau Jawa. Maka jalinan kerjasama tersebut sejalan dengan program Kampus. 

"Tujuan dari MoU menyusun UU secara real atau merancang suatu kebijakan ditingkat parlemen. Apalagi ada perubahan UU ITE," jelasnya.

Sedangkan, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan Mou dilanjutkan FGD di UMI pada intinya adanya pengutan SDM dari para akademisi dalam bentuk saran dan masukan.

Tujuanya kata dia, dalam penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagai bagian dari partisipasi publik.

"Karena ke depan di Baleg DPR RI, merancang RUU ada 264 setiap tahun, maka butuh kajian hasil prodak pemikiran akademik termasuk di UMI dan kampus lain," jelasnya.

Dia juga menuturkan, kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi merupakan suatu kebutuhan dalam rangka memperkuat dukungan teknis keahlian DPR RI.

"DPR RI menjadi lembaga yang kuat guna menjamin kebijakan publik yang diambil sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sekarang juga soal UU ITE masuk tahap revisi," tutupnya.

Laporan tribuntimur.com, M Ikhsan

Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved