Breaking News:

Tribun Sulbar

Gubernur Sulbar Minta Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Ikuti Permentan

Juga memerintahkan kepada seluruh tim penetapan untuk membuat standar operasional prosedur (SOP)

Penulis: Nurhadi | Editor: Imam Wahyudi
Tribun Timur
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, POLMAN - Penetapan harga tanda buah segar (TBS) kelapa sawit di Sulawesi Barat (Sulbar) selalu menjadi polemik, itu disebabkan kurangnya keterbukaan dari perusahaan kepada petani dan tim penetapan TBS.

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, merespon polemik tersebut, dia menegaskan agar penetapan harga TBS mengikuti Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 tahuh 2018 tentang pedoman penetapan harga beli TBS kelapa sawit produksi pekebun. 

"Sudah tertuang dalam permentan, petani harus memperoleh harga wajar dan menghindari persaingan tidak sehat antara perusahaan perkebunan,"kata Ali Baal, saat rapat evaluasi tim penetapan harga TBS di Hotel Al-Ikhlas, Polman, Jumat (26/3/2021).

Dikatakan, sesuai strategi nasional pemberantasan korupsi oleh KPK, diharapkan perusahaan-perusahaan sawit dapat memberikan data izin usaha peta lokasi Hak Guna Usaha (HGU) melalui Dinas Perkebunan.

Juga memerintahkan kepada seluruh tim penetapan untuk membuat standar operasional prosedur (SOP) penetapan kadar pembahasan tidak berbentuk dan dapat menghasilkan keputusan yang sesuai.

Diungkapkan Ali, berdasarkan data dinas perkebunan luas lahan sawit di Sulbar mencapai 104,760 Ha dan dengan rata-rata produksi 189.588 ton.

Asisten II Bidang Ekenomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemprov Sulbar, Junda Maulana, mengungkapkan, meski sawit masih merupakan sektor pertanian unggulan di daerah ini, tapi belum mampu berkontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Abd Waris menambahkan, regulasi pemerintah pusat diharapkan berjalan sebagaimana mestinya di daerah, sehingga perusahaan perkebunan yang ada di Sulbar dapat berinvestasi dengan tenang tanpa ada kendala.

"Kemarin saya dampingi pak gubernur ada vidcom dengan pihak KPK, pak gubernur menyampaikan bahwa kita harus punya satu peta, mau tidak mau ini adalah perintah dari KPK,"bebernya.

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved