Breaking News:

Tribun Sulbar

Hadiri Rapat Percepatan Satu Peta dengan KPK, Begini Harapan Gubernur Sulbar

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar berharap dengan kebijakan satu peta yang akan diterapkan pemerintah pusat tidak lagi memunculkan tumpang tindih status

Tribun Timur
Rapat virtual percepatan implementasi satu peta bersama Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dihadiri Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar.(nurhadi/tribun) 

TRIBUN-TIMUR.COM, POLMAN - Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar berharap dengan kebijakan satu peta yang akan diterapkan pemerintah pusat tidak lagi memunculkan tumpang tindih status lahan pertanian.

Hal itu disampaikan Ali Baal saat menghadiri rapat bersama secara virtual denga Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Pahala Nainggolan, Rabu (24/3/2021) membahas Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta Sebagai Pelaksanaan Srategis Nasional Pencegahan Korupsi ( Stranas PK) bidang komplikasi data izin lokasi dan izin usaha perkebunan sawit .

"Melalui kebijakan satu peta yang digagas oleh KPK, kita harapkan tidak akan terjadi lagi lahan yang statusnya tidak jelas,"kata Ali Baal.

Ia menambahkan, dengan adanya kebijakan satu peta diharapkan kedepannya para investor yang akan berinvestasi di daerah lebih mudah mendapatkan gambaran lahan yang akan dikelola.

"Harapan kita, bagaimana keinginan KPK dengan kebijakan Satu Peta didukung oleh ketersediaan data yang diinginkan, kemudian tentunya harus sinkron dengan perusahaan-perusahaan yang ada dan harus diketahui oleh para bupati terkait. Terkait kesiapan data, juga tidak terlepas dari tugas dan fungsi Dinas Kominfo dalam penyiapan Satu Data Indonesia dan tentunya harus didukung oleh OPD-OPD terkait,"tutur Ali.

Pahala Nainggolan menjelaskan kebijakan satu peta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.

"Rencana aksi ini setiap enam bulan dilaporkan kepada Presiden RI apakah rencana aksinya maju atau tidak,"ucapnya.

Dikatakan, rencana aksi ini telah dilaksanakan di Kalimantan Tengah sejak tiga tahun terakhir dan progresnya sudah bagus.

"Setelah itu dipilih kembali empat provinsi yang potensial dalam artian potensial menarik investor maupun sumber daya alamnya,"tutur Pahala.

Dia meminta Gubernur Sulbar menindak lanjuti dengan melakukan pertemuan dengan bupati dan disampaikan ke publik agar ada transparansi data.

"Sulawesi Barat termasuk salah satu daerah potensial dari beberapa daerah lainnya seperti Riau, Kalimantan Timur,  dan Papua,"katanya.

Kepala Dinas Perkebukan Sulbar, Abdul Waris, mengatakan, Sulbar salah satu provinsi yang akan jadi pilot project tentang tata kelola penerapan satu peta 

"Namun data yang lengkap baru Kabupaten Mamuju, mulai dari izin lokasinya sudah lengkap dan peta ijin usahanya juga sudah lengkap yang akan terkoneksi, sehingga tidak ada lagi lokasi yang tumpang tindih,"jelasnya.(tribun-timur.com).

Penulis: Nurhadi
Editor: Rasni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved