Breaking News:

Tribun Enrekang

Maklumat Penanganan Covid-19 di Enrekang Bakal Diganti Surat Edaran, Pesta Pernikahan Dibolehkan?

Jajaran tim Satgas Covid-19 Kabupaten Enrekang, bakal mencabut maklumat bersama Forkopimda terkait penanganan Covid-19.

Ist
Rapat bersama Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Enrekang terkait evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dan Maklumat Bersama di Rujab Bupati Enrekang kemarin 

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG- Jajaran tim Satgas Covid-19 Kabupaten Enrekang, bakal mencabut maklumat bersama Forkopimda terkait penanganan Covid-19.

Hal itu dibenarkan oleh Kabag Hukum Pemkab Enrekang, Dirhamsyah, Rabu (24/3/2021).

Menurutnya, pencabutan maklumat bersama Forkopimda itu dilakukan untuk menyesuaikan regulasi terbaru terkait penanganan Covid-19 yakni, Instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2021 terkait pelaksanaan PPKM skala mikro.

Inmendagri nomor 6 tahun 2021 sendiri telah terbit 19 Maret lalu menggantikan Inmendagri yang telah diterbitkan sebelumnya.

Apalagi dalam Maklumat Bersama Forkopimda memang masih menjadikan Inmendagri nomor 3 sebagai dasar penerbitan maklumat itu.

"Iya betul tim Satgas memang rencananya akan mencabut Maklumat Bersama Forkopimda rencananya mulai awal pekan depan," kata Dirhamsyah.

Ia menjelaskan, Maklumat Bersama Forkopimda yang dicabut itu akan digantikan dengan Surat Edaran terkait pelaksanaan PPKM skala mikro di Kabupaten Enrekang.

Terkait detail kebijakan yang akan diubah, Dirhamsyah mengatakan baru akan dilakukan rapat pemantapan oleh Satgas Covid Kabupaten Enrekang Jumat (26/3/2021) mendatang.

Menurutnya, saat ini selama 1-2 hari pihaknya baru menunggu laporan dari tim Posko-posko Covid yang ada di tingkatan kelurahan dan desa untuk menentukan zona sebaram Covid-19 di masing-masing wilayah.

Sebab, sampai saat ini baru ada 58 desa/kelurahan yang melaporkan status sebarannya dengan zona hijau.

Ia menambahkan, surat edaran yang akan diterbitkan nantinya berdasarkan hasil evaluasi dan revisi terkait pelaksanaan PPKM mikro yang telah diterapkan dalam lebih dari sepekan.

"Jadi kalau merujuk ke Inmendagri 6 tahun 2021 tentu kami lakukan peninjauan kembali kegiatan sosial di masyarakat seperti hajatan dan restoran serta rumah makan," ujarnya.

"Intinya mungkin nanti kalau surat edaran keluar, yah kegiatan sosial masyarakat seperti pernikahan dan aqikah bisa dilakukan, tapi ada catatan dan syarat nantinya yang dipenuhi seperti pakai nasi kotak, kursi berjarak, pakai masker dan wadah cuci tangan serta pembatasan jumlah tamu yang berkerumun," pungkasnya.
(tribunenrekang.com)

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, @whaiez

Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved