Breaking News:

Tribun Mamuju

VIDEO; Kejati Sulbar Tahan Fasilitator DAK Fisik Pendidikan Sulbar Tahun 2020

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar, menahan tersangka kasus korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2020 sebesar 3 persen pada Bidang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar, menahan tersangka kasus korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2020 sebesar 3 persen pada Bidang Pendidikan SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar, Kamis (18/3/2021).

Satu tersangka yang ditahan ialah Aking Djide. Ia selaku koordinator fasilitator dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Pekan lalu, Kejati juga menahan satu tersangka yakni, Busra Edi selalu wakil ketua penanggung jawab pengelolaan dana DAK SMU se Sulbar tahun 2020.

Kejati Sulbar telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara itu, yakni Kepala Bidang Pendidikan SMA, Disdikbud Sulbar, Burhanuddin Bohari, kemudian Busra Edi dan Aking.

"Penahanan terhadap salah satu tersangka korupsi pemotongan DAK tahun 2020 hari ini, dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar tanggal 18 Maret 2021,"kata Aspidsus Kejati Sulbar, Feri Mufahir, kepada wartawan di kantor Kejati, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Kamis (18/3/2021).

Tersangka Aking akan ditahan selama 20 hari ke depan.

Setelah resmi mengenakan rompi berwarna merah jambu, Aking digiring ke Rumah Tahanan (Rutan) Polres Polewali Mandar (Polman) untuk dititipkan.

Tersangka dibawa ke Polman dengan pengawalan polisi bersenjata lengkap.

"Tersangka dikenakan pasal berlapis Undang-undang pemberantasan korupsi tindak pidana korupsi,"katanya.

Feri mengungkapkan, jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan kejaksaan dalam perkara tersebut sebesar Rp 1,4 miliar, bersumber dari setoran 82 kepala sekolah.

"Uang tersebut merupakan setoran dari kepala sekolah sebesar 3 persen dari DAK tahun 2020 yang dikelola yang dimasukkan kedalam amplop warna cokelat, setoran itu dianggap sebagai kerugian negara,"jelasnya.

Dia mengatakan, sebanyak 82 kepala sekolah (Kepsek) SMA se Sulbar yang dimintai potongan tiga persen, sudah memenuhi panggilan Kejati Sulbar diminta keterangan sebagai saksi.

"Sesuai hasil pemeriksaan, terungkap ada permintaan 20 persen dari tiga persen yang diterima para fasilitator dari 82 kepsek untuk kepentingan pribadi,"pungkasnya.

Hal itu, lanjut Feri, tidak sesuai dengan penggunaan DAK Fisik tahun 2020, yakni untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar nasional pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan.(tribun-timur.com).

Penulis: Nurhadi
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved