Breaking News:

Tribun Sulbar

Forum Dinas Kominfo se-Sulbar, Begini Kata Kadiskominfo Safaruddin Sanusi

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, ikuti forum dinas Kominfo se-Sulbar

Penulis: Nurhadi | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/NURHADI
Kadis Kominfopers Sulbar Safaruddin Sanusi DM menghadiri forum Dinas Kominfo se Sulbar yang dilaksanakan secara virtual.(nurhadi) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, ikuti forum dinas Kominfo se-Sulbar secara virtual dari Tenda Darurat dalam rangka evaluasi program, Selasa (16/3/2021).

Safaruddin Sanusi DM mengatakan, pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab program prioritas gubernur dan kabupaten tidak bisa tercapai dengan maksimal.

"Tahun 2020 lalu, sebanyak 50 persen anggaran harus direfocusing untuk penanganan Covid-19, ini membuat para OPD pusing terutama di Mamuju Utara,"kata Safaruddin.

Kemudian, awal 2021 Mamuju dan Majene  terdampak bencana alam gempa bumi, sehingga sebagaian anggaran diarahkan untuk penganan bencana.

Dengan banyaknya kendala yang dihadapi saat ini, lanjut Safaruddin, bukan berarti tidak akan berbuat yang terbaik, kolaborasi tetap terbangun dan usulan tetap diterima.

"Pemprov tetap mensupport Pemkab, yang diharapkan adalah kabupaten yang lebih proaktif dalam membuat program kegiatan yang kolaborasi dengan provinsi, karena tidak semua dibebankan ke provinsi,"ujarnya.

Mengenai kebijakan skala pembangunan daerah tahun di tahun 2022 mendatang, yakni percepatan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar serta pembangunan  ekonomi untuk kesejahteraan rakyat harus dilakukan seterusnya.

“Semua harus menganggarkan dalam rangka mengantisipasi bencana, termasuk sosialisasi perlu dianggarakan karena salah satu kelemahan kita kemarin kita tidak anggarkan bencana sehingga kewalahan,”ucap Safaruddin.

Terkait PPID, Safaruddin juga menyampaikan, pada 2020 PPID mendapat penghargaan dari KIP Pusat dan dari lima kategori, Sulbar masuk dalam kategori menuju informatif.

"PPID baru diadakan di awal 2020, dimana sebelumnya Sulbar satu-satunya provinsi yang belum ada PPID-nya. Karena kerja keras teman-teman provinsi dan kabupaten termasuk dinas-dinas maka dibentuk SK Gubernur tentang PPID,"tutur Safaruddin. (tribun-timur.com)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved