Breaking News:

Tribun Wajo

ACC Sulawesi Desak Kejari Wajo Cari Tersangka Baru Kasus Fee Dana BOP 2020

Kejari telah menetapkan satu orang tersangka kasus fee dana BOP 2020 di Kantor Kementerian Agama Wajo.

TRIBUN-TIMUR.COM/HARDIANSAH
Peneliti ACC Sulawesi, Hamka 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Kejari telah menetapkan satu orang tersangka kasus fee dana BOP 2020 di Kantor Kementerian Agama Wajo.

Satu orang tersangka ialah Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Wajo, Muhammad Yusuf.

Peneliti Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Hamka mengatakan, Kejaksaan Negeri Wajo sebaiknya tidak berhenti pada satu tersangka saja.

Mengingat, Muhammad Yusuf hanyalah bawahan dan tentu saja, segala tindakannya diketahui  Kepala Kemenag Wajo.

"Keterangan Kepala Kemenag di DPRD mau pun dipemberitaan jelas sekali, membenarkan bahwa ada permintaan fee kepada penerima BOP tahun anggaran 2020. Jadi publik sudah tau informasi terkait kasus tersebut. Makanya agak aneh saja kalau kejaksaan hanya menetapkan satu orang saja dalam kasus ini," kata Hamka, Rabu (17/3/2021).

Olehnya, ACC Sulawesi mendesak agar Kejaksaan Negeri Wajo memeriksa keterlibatan Kepala Kantor Kemenag Wajo, Anwar Amin dalam kasus ini.

Terlebih lagi, pengakuan korban bahwa permintaan fee itu diperuntukkan untuk tiga oknum, yakni Kepala Kemenag Wajo sendiri, Muhammad Yusuf, dan Abdul Wariz.

"Kami mendesak Kejari Wajo harus transparan dan profesional dalam menangani kasus ini, supaya tidak menimbulkan asumsi negatif di publik. Karena kasus ini sudah menjadi perhatian publik dan akan terus dipantau oleh publik," katanya.

Hamka juga mempertanyakan, mengapa Abdul Wariz batal ditetapkan sebagai tersangka.

Padahal, dirinya ikut diamankan ketika Muhammad Yusuf hendak mengembalikan uang fee tersebut ke penerima BOP 2020 di Masjid Darussalam, Kecamatan Tanasitolo, Selasa (9/3/2021) lalu.

"Sebenarnya, jaksa bisa saja menerapkan pasal 55 KUHP pada keterlibatan Abdul Wariz," katanya.

Sebagaimana diketahui, Muhammad Yusuf dikenakan pasal 12 (e) subsider pasal 11 UU RI 20/2001 atas perubahan UU RI 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut Kasi Pidsus Kejari Wajo, Dermawan Wicaksono, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus itu.

"Kita masih terus lakukan pemeriksaan, pengumpulan bukti-bukti, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru," katanya.

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved