Breaking News:

Tribun Mamuju

VIDEO: Unjuk Rasa Hipmakar di DPRD Sulbar, Tolak Perusahaan Perkebunan Sawit Masuk di Bonehau

Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya (Hipmakar) unjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Barat Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya (Hipmakar) unjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Barat Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Senin (15/3/2021).

Mereka menyampaikan penolakan perusahaan perkebunan kelapa sawit masuk di tiga desa Kecamatan Bonehau. Yakni Desa Bonehau, Salutiwo dan Kinatang.

"Kami menolak kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan bagi perusahaan kelapa sawit masuk merusak tanah kami yang subur di daerah kami Bonehau,"kata Ketua Pelajar Mahasiswa Bonehau, Aco Riswan, dalam orasinya.

Dia mengungkapkan, perusahaan sawit yang akan masuk di Bonehau dikelola oleh Koperasi Dimensi Mandiri Tani Kabupaten Mamuju.

Luas area khusus di Desa Salutiwo seluas 1.496.000.00/Ha dengan jumlah pekebun yang menerima sesuai rekomendasi Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju 749 atau 574 KK.

"Sama halnya di Desa Bonehau dan Kinatang, luas lahan yang rencana digarap 224.000 Ha dengan jumlah pekebun 112 atau 65 KK,"jelasnya.

Perkebunan itu masuk di Bonehau berdasarkan rekomendasi Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI nomor 04/Pi.400/E/021/2021 tentang rekomendasi teknis sarana dan prasarana tanaman kelapa sawit.

Menurutnya, perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kecamatan Bonehau, tapi hanya akan merusak lingkungan dan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

"Karena itu kami menolak keras, kami tidak ingin ada tanaman sawit masuk di daerah kami, kalau pemerintah ingin sejahterakan warga Bonehau masih banyak program, seperti Kopi dan Kakao, bukan sawit yang kami inginkan, kami tidak ingin tanah kami dirusak oleh kelompok rakus tanpa mempertimbangkan dampak terhadap warga Bonehau,"ujarnya.

Kata dia, cukuplah tanah di Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu yang rusak akibat hadirnya  perusahaan perkebunan kelapa sawit.

"Bahkan kalau perusahaan perkebunan kelapa sawit masuk, akan mencemari aliran sungai hingga ke Tarailu, dan akan rawan terjadinya banjir dan tanah longsor,"tuturnya.

Karena itu, mereka mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk menyampaikan aspirasi mereka atas penolakan perkebunan kelapa sawit masuk ke wilayah mereka kecamatan Bonehau.

Bonehau merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Mamuju yang berada di wilayah tinggi atau pegunungan.

Pemekaran dari Kecamatan Kalumpang, jaraknya sekitar kurang lebih 100 km dari pusat Kota Mamuju. (tribun-timur.com)

Penulis: Nurhadi
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved