Breaking News:

Tribun Mamuju

Ketua DPRD Sulbar Minta Penolakan Perkebunan Sawit di Bonehau Diselesaikan di Pemkab, Alasannya?

Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), St Suraidah Suhardi, meminta agar masalah penolakan perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat Kecamatan Bonehau

Ist
Ketua DPRD Sulbar Hj St Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua I Usman Suhuriah menerima pengunjuk rasa di pelataran kantor sementara DPRD Sulbar di Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Senin (15/3/2021) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), St Suraidah Suhardi, meminta agar masalah penolakan perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat Kecamatan Bonehau, dibicarakan di tingkat kabupaten sebelum ke provinsi.

Hal itu disampaikan Suraidah saat menerima pendemo dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya (Hipmakar), Senin (15/3/2021).

Mereka menolak perusahaan perkebunan kelapa sawit masuk di kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Senin (15/3/2021).

"Harus dimediasi dulu di pemerintah kabupaten, supaya tuntas dulu di kabupaten sebelum ke provinsi, karena katanya tidak ada sosialisasi dan keterbukaan, sehingga kita tawarkan supaya dibicarakan dulu di kabupaten,"kata Suraidah.

Apalagi kata dia, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju, H Rustan Mustafa meminta kesempatan untuk membicarakan di kabupaten, karena persoalan ini teknisnya di kabupaten.

"Jadi kita tunggu, seperti apa hasil komunikasi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa serta masyarakat,"ucapnya.

Suraidah juga meminta, saat dilakukan mediasi untuk mengundang DPRD Sulbar dalam hal ini Komisi II sebagai mitra Dinas Perkebunan.

"Kita juga tidak ingin langsung berkesimpulan, karena kita harus liat dulu seperti apa masalah ini, karena kita juga liat dari sisi investasi untuk kesejahteraan masyarakat sendiri, sehingga harus duduk bersama dulu, yang mana menolak dan yang mana menerima,"tuturnya.

Diketahui, puluhan mahasiswa asal Bonehau unjuk rasa di DPRD Sulbar menolak perkebunan kelapa sawit masuk di Desa Bonehau, Salutiwo dan Kinatang, Kecamatan Bonehau.

"Kami tolak dengan keras, karena kelapa sawit hanya akan merusak tanah kami, tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, malah potensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat,"tuturnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Hipmakar, perkebunan sawit yang rencananya akan dikelola Koperasi Dimensi Mandiri Tani Kabupaten Mamuju dengan luas garapan di Desa Salutiwo 1,496,000 Ha dengan jumlah pekebun penerima 749 atau 574 KK.

Kemudian di Desa Kinatang dan Desa Bonehau seluar 224,000 Ha atau 65 KK.

"Kalau pemerintah ingin sejahterakan masyarakat Bonahau, masih banyak program lain selain sawit, seperti Kopi, Kakao, Jagung dan tanaman Nilam, cukup Mamuju Tengah dan Pasangkayu yang tanahnya rusak akibat perkebunan sawit,"tuturnya.

Bonehau merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Mamuju yang berada di daerah ketinggian. Merupakan pemekaran dari Kecamatan Kalumpang.(tribun-timur.com).

Penulis: Nurhadi
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved