Nurdin Abdullah Ditangkap KPK

Aktivis Antikorupsi Sulsel Minta KPK Segera Tangkap Cukong Politik di Balik Kasus Nurdin Abdullah

, Djusman AR berharap KPK segera menangkap para cukong politik yang menjadi gurita proyek di daerah-daerah, khususnya di Sulsel.

Editor: AS Kambie
dok.tribun
Koordinator Forum Komunikasi Lintas Non Goverment Organization, Fokal NGO Sulawesi, Djusman AR (kanan), bersama Dosen Fakultas Hukum Unhas Fajlurrahman Jurdi saat menjadi narasumber diskusi publik "Menyelisik Praktik 'Fee Oligarki' dalam Pembangunan Infrastruktur Sulawesi Selatan" yang digelar Garda Tipikor di Warkop Megazone, Makassar, Sabtu (13/4/2021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Koordinator Forum Komunikasi Lintas Non Goverment Organization, FoKal NGO Sulawesi, Djusman AR, menjadi narasumber bersama Dosen Fakultas Hukum Unhas Fajlurrahman Jurdi dalam diskusi publik "Menyelisik Praktik 'Fee Oligarki' Dalam Pembangunan Infrastruktur Sulawesi Selatan" di Warkop Megazone, Makassar, Sabtu (13/4/2021).

Diskusi yang digelar Garda Tipikor Fakultas Hukum Unhas itu juga menyorot Nurdin Abdullah ditangkap KPK.

Mahalnya biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanpa disertai kontrol demokrasi yang sehat menjadi pemicu timbulnya bentuk pemerintahan oligarki.

"Meski di permukaan sistem politik kita baik-baik saja, namun faktanya biaya politik yang sangat mahal telah mengubah kekuasaan yang menjadikan suara rakyat menjadi milik sekelompok orang. Suara rakyat bukan lagi suara Tuhan," kata Fajlurrahman Jurdi.

Kasus yang menyebabkan Nurdin Abdullah ditangkap KPK dinilai merupakan bagian dari sistem demokrasi oligarki tersebut.

"Kasus yang menimpa Gubernur Sulsel merupakan salah satu bagian terkecil dari betapa rumitnya kekuatan sistem demokrasi," ujar Fajlurrahman Jurdi yang juga Pembina Garda Tipikor.

Djusman AR dan Fajlurrahman Jurdi bersama aktivis Garda Tipikor usai diskusi publik di Warkop Megazone, Makassar, Sabtu, 13 Maret 2021.
Djusman AR dan Fajlurrahman Jurdi bersama aktivis Garda Tipikor usai diskusi publik di Warkop Megazone, Makassar, Sabtu, 13 Maret 2021. (dok.tribun)

Siapapun berpotensi tergelincir ke jurang korupsi jika sudah masuk dalam sistem demokrasi oligarki.

"Bisa saja ustad hingga profesor ketika masuk di sistem demokrasi. Itu bisa menjadi 'momok' yang menakutkan ketika masuk lingkaran oligarki," ujar Fajlurrahman Jurdi yang juga penulis Buku Relasi Kuasa Ideologi dan Oligarki.

Sementara itu, dalam pemaparannya, Djusman AR menegaskan, biaya pilkada yang mahal membuat calon penguasa terkendala biaya politik.

Salah satu cara yang ditempuh untuk memuluskan 'syahwat kekuasaan' itu adalah dengan meminta bantuan serta dukungan para cukong.

"Nah, cukong politik inilah yang akan menjadi gurita ketika calonnya terpilih menjadi kepala daerah. Mereka berada di belakang layar dan menjadi penentu siapa saja pelaksana proyek dalam pemerintahan," tegas Djusman AR yang juga Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar ini.

Ditegaskan Djusman AR, memberantas korupsi bukan hanya konsekuensi hidup di negara hukum. Bukan hanya amanah Undang-Undang (UU), tapi juga perintah agama.

Karena tidak ada agama yang membenarkan orang korupsi, termasuk melakukan pembiaran apalagi turut menikmati.

"Jadi memberantas korupsi adalah ibadah sebagai wujud peran serta yang dijamin konstitusi. Dalam keyakinan saya dikenal amar ma'ruf nahi munkar. Kalau saya belum bisa maksimal di amar ma'rufnya, minimal saya bergerak di nahi munkarnya," jelas Djusman AR yang juga pelapor Nurdin Abdullah ke KPK ini.

Olehkarena itu, Djusman AR berharap KPK segera menangkap para cukong politik yang menjadi gurita proyek di daerah-daerah, khususnya di Sulsel.

Pada kesempatan ini, Djusman AR menilai kasus Nurdin Abdullah ditangkap KPK adalah tindakan benar dari lembaga antirasuah.

Menurut Djusman AR, apa yang dilakukan KPK berkaitan penjemputan paksa atau penangkapan terhadap Nurdin Abdullah adalah merupakan rangkaian penyelidikan merujuk pada sprindiknya tertanggal 1 Oktober 2020.

"Bagi KPK, itulah strateginya meskipun memang banyak yang mempersoalkan bahwa mengapa dikatakan OTT, sementara Nurdin Abdulllah ditangkap KPK saat berada di tempat atau sedang tidur? Bagi saya itu merupakan pendapat yang keliru. Itu pendapat yang tidak bisa membedakan antara tertangkap tangan dan operasi tangkap tangan,” jelas Djusman AR.

“Pendapat saya, OTT tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Yang dikenal dalam hukum itu khususnya dalam KUHAP tertangkap tangan. Intinya KPK sudah benar dan patutlah kita mendukung langkah Nurdin Abdullah ditangkap KPK itu," ujar Djusman AR menambahkan. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved