Breaking News:

Tribun Mamuju

VIDEO: Tersangka Korupsi DAK Fisik Pendidikan Tahun 2020 Digiring ke Rutan Polres Polman

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar), resmi menahan satu tersangka tindak pidana korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar), resmi menahan satu tersangka tindak pidana korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2020 pada Bidang Pendidikan SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar, Rabu (10/3/2021).

Tersangka yang ditahan yakni Busra Edi, sementara dua tersangka lainnya yakni, Burhanudin Bohari dan Aking Djide, masih menjalani rangkaian proses pemeriksaan di Kejati Sulbar.

Busra Edi selaku wakil ketua penanggung jawab pengelolaan dana DAK SMU se Sulbar tahun 2020.

Sementara Burhanuddin Bohari selaku Kepala Bidang SMA Disdikbud Sulbar dan Aking Djide selaku Tim Fasilitatos DAK Fisik Bidang PSMA tahun 2020.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulbar, Feri Mufahir mengatakan, penahanan akan dilakukan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan lanjutan.

"Penahanan tersangka Busra Edi berdasarkan surat perintah bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, terkait kasus pemotongan dana DAK tingkat SMU se Sulbar sebesar 3 persen,"kata Feri Mufahir wartawan di kantor Kejati Sulbar, Rabu (10/3/2021).

Dia mengungkapkan, dalam perkara tersebut sudah ada pengembalian kerugian negara dari tersangka sebesar Rp 1,425,330,050, namun pihaknya tetap melakukan penahanan.

"Tersangka lainnya juga akan dilakukan penahanan, namun tidak dilakukan secara bersamaan, kami tidak tahan bersamaan sebagai bentuk strategi penyidikian,"ujarnya.

Dikatakan, karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan di Mamuju, sehingga tersangka dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Polres Polman.

"Setelah dilakukan penahanan, kami langsung bawa ke Rutan Polres Polman untuk dititipkan untuk sementara waktu,"ucapnya.

Menurutnya, terkait materi dan substansi perkara tersebut akan dibuktikan dalam persidangan. Yang jelas, permintaan sebesar 3 persen dari 82 kepsek merupakan kerugian negara.

Dia menjelaskan, sebanyak 82 kepala sekolah (Kepsek) SMA se Sulbar yang dimintai potongan tiga persen sudah memenuhi panggilan Kejati Sulbar diminta keterangan sebagai saksi.

Sesuai hasil pemeriksaan Kejati Sulbar, terungkap ada permintaan 20 persen dari tiga persen yang diterima para fasilitator dari 82 kepsek.

Hal iniuntuk kepentingan pribadi tersangkat Burhanuddi Bohari dan Aking Djide dengan alasan untuk biaya jasa pembuatan dokumen perencanaan berupa gambar kerja dan RAB.

"Hal itu tidak sesuai dengan penggunaan DAK Fisik tahun 2020, yakni untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar nasional pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan,"pungkasnya.(tribun-timur.com).

Penulis: Nurhadi
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved