Partai Demokrat
Pertanyakan Alasan Polisi Tak Bubarkan KLB Meski Tak Berizin, Mallarangeng Terancam Dilaporkan
Pasca Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara pekan lalu, kubu Demokrat KLB berencana melaporkan Andi Mallarangeng ke polisi.
lihat foto
TRIBUNTIMUR.COM - Kisruh di tubuh Partai Demokrat masih terus terjadi. Pasca Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara pekan lalu, kubu Demokrat KLB berencana melaporkan Andi Mallarangeng ke polisi.
"Andi Mallarangeng di salah satu TV, menuduh dengan terang-terangan dengan mengatakan pemerintah telah mengintervensi Partai Demokrat karena mendukung KLB. Ini akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib," kata Kepala Komunikasi Publik versi KLB PD, Razman Arif Nasution di Kuningan, Selasa (9/3/2021).
Apa yang dikatakan Andi itu dibantah Razman.
Menurutnya, Presiden Jokowi tidak pernah menyampaikan pernyataan apa pun.
"Dan Menko Polhukam Pak Mahfud sangat netral, sangat netral dalam statement-nya," tuturnya.
Razman mengaku pihaknya cemburu karena Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diterima saat menyambangi Mahfud MD.
"Kenapa mesti diterima mereka, kami kalau datang diterima nggak? Tapi kami lihat dulu, karena menurut kami enggak perlu kasak-kusuk ini orang kita benar, tenang saja ente. Kenapa mesti pening begitu?" pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mempertanyakan kehadiran negara dan Polri dalam kerumunan acara Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko Cs di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) kemarin.
Ia mempertanyakan tidak adanya pembubaran dari pihak yang berwenang terkait kegiatan tersebut. Apalagi, acara itu digelar di tengah pandemi Covid-19.
"Nyatanya walaupun KLB itu tidak ada izin dari Polri, tetap terlaksana, tidak dibubarkan. Ketika kader kami ingin membubarkan KLB tersebut malah dihalangi.
Jadi bagaimana ini, dimana negara pada saat itu? dimana demokrasi bisa ditegakkan," kata Andi dalam diskusi daring, Sabtu (6/3/2021).
Partai Demokrat, kata Andi, menduga presiden Jokowi membiarkan adanya praktik kudeta partai yang dilakukan oleh orang dekatnya di istana.
Atas dasar itu, kegiatan KLB Demokrat kubu Moeldoko Cs dibiarkan tetap berlangsung.
"Masa sih pak Jokowi membiarkan orang yang dekat dengan dia menjadi begal partai atau begal politik semacam itu secara tidak bermartabat.
Ketika orang dan kekuasaan mengintervensi partai orang lain yang berada di luar pemerintahan, apakah kepentingan pribadi atau pasifikasi kepada partai yang sedang beroposisi," ujar dia.
