Breaking News:

Tribun Palopo

Ditolak Ketua NU & Muhammadiyah,DPRD Palopo Hentikan Pembahasan Ranperda Pelegalan Peredaran 'Miras'

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pelegalan peredaran minuman

TRIBUN-TIMUR.COM/ARWIN
Suasana pembahasan Ranperda pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, di DPRD Palopo, Rabu (10/3/21) 

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pelegalan peredaran minuman beralkohol.

Sebagaimana atas perubahan Perda nomor 1 tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Itu sesuai dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh anggota pansus 1 bersama instansi terkait, tokoh agama dan tokoh pemuda.

RDP digelar di ruang musyawarah DPRD Palopo, Rabu (10/3/21), dipimpin ketua Pansus 1 Baharman Supri.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palopo, Prof HM Said Mahmud mengatakan, sejak dulu minuman beralkohol banyak memicu konflik.

Salah satunya yang baru saja terjadi yaitu penembakan terhadap salah satu anggota TNI yang dilakukan oleh oknum polisi.

“Jadi lebih baik kita batalkan saja Ranperda ini, kita tidak tahu akan jadi seperti apa bangsa kita ke depannya apabila penjualan miras tetap saja dibiarkan," ujarnya.

Ketua Nahdlatul Ulama Kota Palopo, KH Syarifuddin Daud juga menolak dan meminta Ranperda ini dicabut atau tidak dilanjutkan menjadi perda.

“Kalau kita tetap membangun Kota Palopo ini sebagai kota religi, cabut Perda ini dan jangan dilanjutkan, karena lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya,” tegasnya.

Ketua Muhammadiyah Palopo, Dr Muhammad Tahmid menolak hal itu demi tetap menjaga nilai-nilai religi yang telah terbangun di Kota Palopo ini.

“Kita coba perhatikan dampaknya bagi Kota Palopo sendiri, berapa pemasukan kota dengan adanya penjualan miras ini dan bagaimana dampaknya jika masyarakat kita kacau akibat miras," ujarnya.

Ketua Pansus 1 DPRD Palopo, Baharman Supri memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan Ranperda ini dan akan menyampaikan hasil tersebut ke Biro Hukum dan Inspektorat Provinsi Sulsel.

“Forum telah bersepakat tidak melanjutkan Ranperda ini untuk disahkan menjadi Perda, selanjutnya kami akan mengkonsultasikan hasil RDP hari ini ke Biro Hukum dan Inspektorat Provinsi terkait penggunaan anggaran pembahasan Ranperda ini,” imbuhnya.

Laporan Wartawan Tribun Palopo, Arwin Ahmad.

Penulis: Arwin Ahmad
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved