Breaking News:

Nurdin Abdullah Ditangkap KPK

Mantan Bupati Luwu Utara Kritik Danny Pomanto Soal Twin Tower

Rencana Pemkot Makassar menghentikan pembangunan twin tower milik Pemprov Sulsel mendapat reaksi dari mantan Anggota DPR RI Muchtar Luthfi

DOK TRIBUN-TIMUR.COM
Mantan Anggota DPR RI Muchtar Luthfi Andi Mutty. 

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Rencana Pemkot Makassar menghentikan pembangunan twin tower atau gedung kembar milik Pemprov Sulsel mendapat reaksi dari mantan Anggota DPR RI Muchtar Luthfi Andi Mutty.

Menurut mantan Bupati Luwu Utara dua periode ini, tindakan Wali Kota Makassar, Moh Danny Pomanto yang ingin menghentikan pembangunan twin tower adalah tindakan kesewenang-wenangan dan wujud arogansi pemimpin. 

"Wali Kota Makassar sebaiknya tidak memperlihatkan arogansi dalam mengelola kekuasaan," ujar Luthfi pada keterangan tertulisnya, Selasa (9/3/2021).

"Harus diingat, Indonesia adalah negara kesatuan, maka pemerintahan dari pusat provinsi, kabupaten/kota hingga desa adalah satu kesatuan. Karena itu jika ada hal yang mengarah ke konflik kewenangan sebaiknya diselesaikan lewat dialog," kata dia.

"Terkait pembangunan twin tower yang merupakan proyek provinsi, jika wali kota merasa ada hal yang tidak benar dalam proyek itu maka tidak bisa langsung dihentikan," sambung Luthfi.

Menurutnya, pembangunan twin tower adalah proyek yang telah terikat kontrak antara Pemprov Sulsel dan PT Waskita Karya. 

Sehingga, jika ingin dihentikan maka yang berhak menghentikan adalah Pemprov Sulsel selaku 'owner'. 

Wali kota, kata dia hanya sebatas mengusulkan kepada gubernur untuk menghentikan proyek tersebut. 

"Tentu dengan argumen administratif dan hukum," paparnya.

Selain itu, menurut mantan tenaga pengajar di IPDN ini, jika ditemukan ada hal-hal yang belum dipenuhi, baik masalah perizinan maupun hal lainnya, harus terlebih dahulu dilakukan klarifikasi dan koordinasi ke Pemprov.

Ia menambahkan, jika pembangunan twin tower yang sudah terikat kontrak tiba-tiba dihentikan, maka akan terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakpastian berusaha.

"Ini tentu berdampak pada iklim usaha pemulihan ekonomi. Silakan dibicarakan baik-baik bersama dengan Pemprov Sulsel, jika belum ada titik temu laporkan ke Mendagri untuk dilakukan mediasi dan bila belum juga menemukan titik temu, maka lakukan gugatan ke PTUN," terang Luthfi.

Di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak pada lesunya perekonomian, lanjutnya, maka pemerintah pada semua level seharusnya berkolaborasi dengan dan bersinergi. 

Bukan malah terlihat bersaing dan mau menang sendiri.

"Yang lebih penting dari semua itu adalah sebagai panutan masyarakat, pemimpin pemerintahan dituntut untuk selalu mengedepankan etika dalam berkomunakasi, bukan arogansi," tutup mantan staf khusus Wakil Presiden Boediono. (*)

Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved