Breaking News:

Reza Ali

Mantan Ketua Demokrat Sulsel A Reza Ali: KLB Demokrat Kejahatan Politik, Jhoni Allen Perusak Partai

Mantan Ketua Demokrat Sulsel A Reza Ali sekaligus deklarator Demokrat menilai KLB Demokrat merupakan kejahatan politik. Jhoni Allen perusak partai

HASIM
Ketua DPP Partai Demokrat, Reza Ali 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan (Sulsel) A Reza Ali angkat bicara terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Deklarator Partai Demokrat itu menilai KLB Demokrat merupakan kejahatan politik.

Karena itu, anggota Fraksi Demokrat DPR RI periode 2009-2014 ini meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak KLB tersebut.

“KLB Demokrat di Deli Serdang itu abal-abal, tidak cantik dan asal jalan, mereka tidak lengkap. Unsur apa dia miliki kemudian melakukan KLB? Karena itu kami meminta Kemenkumham menolak,” kata Reza di Makassar, Senin (8/3/2021).

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tinju Amatir Nasional (Ketum PB Pertina) itu menambahkan, KLB Demokrat yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum adalah KLB ilegal dan inkonstitusional.

Menurut kakak Ketua DPC Partai Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali tersebut, kegiatan itu tidak berdasarkan ketentuan AD/ART Partai Demokrat, seperti tidak terpenuhinya kuorum hingga abai atas persetujuan ketua majelis tinggi partai.

“Yang datang bukan pemegang hak suara yang sah. Saya katakan 95 persen bukan ketua DPC, mereka para mantan ketua tidak tahu diri. Ada juga mantan ketua DPC waktu saya sebagai Ketua Demokrat Sulsel. Kau mau apa?,” ujar Reza Ali.

“Kok bisanya orang-orang seperti itu hadir di sana, ini yang saya bilang KLB abal-abal karena mereka bukan pemilik suara sah. Kalau ada ketua DPD hadir paling satu, ketua DPC paling berapa orang dan mereka juga tidak jelas,” Reza menambahkan.

Reza menambahkan, selain tidak terpenuhi unsur DPP, KLB Demokrat juga tidak kuorum karena harusnya sesuai AD/ART bisa diselenggarakan jika disetujui dan diikuti sekurang-kurangnya 2/3 DPD dan nyatanya semua DPD Demokrat ikut menggelar rapat koordinasi bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Jadi itu KLB ilegal dan inkonstitusional, melanggar Undang-undang partai politik. Kalau mau tahu siapa ketua DPC yang sah itu semua ada di KPU. Silakan cek di KPU. Saya sebagai teman dekat Marzuki Alie sangat menyesalkan dia ikut-ikutan. Apa Marzuki mau bukti kalau dia ikut terlibat,” ujar Reza.

Ketua DPC Demokrat Kabupaten Gowa Ari Reza Ali (kanan) bersama Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam penyerahan rekomendasi Pilkada Gowa 2020 lalu.
Ketua DPC Demokrat Kabupaten Gowa Ari Reza Ali (kanan) bersama Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam penyerahan rekomendasi Pilkada Gowa 2020 lalu. (ISTIMEWA)
Halaman
1234
Penulis: Ari Maryadi
Editor: Abdul Azis Alimuddin
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved