Datangi Polda dan Kanwil Kemenkum HAM, Pengurus Demokrat se Sulbar Sampai Penolakan KLB Deli Serdang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Pengurus DPD dan DPC Demokrat se Sulawesi Barat mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sulawesi Barat di Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Senin (8/3/2021).

Kedatangan puluhan kader Demokrat tersebut menyampaikan pernyataan sikap penolakan Kongres Luar Biasa (KLB) 'abal-abal' di Deli Serdang, Sumatera Utara.

KLB menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum secara aklamasi.

Selain Kanwil Kemenkum HAM, pengurus DPD dan DPC Demokrat se Sulbar juga mendatangi Polda menyampaikan penolakan terhadap hasil KLB.

Mereka berkoordinasi terkait adanya oknum yang mengatasnamakan DPD Sulbar hadir di lokasi KLB.

Penolakan KLB Deli Serdang disampaikan secara lisan maupun tertulis oleh Sekertaris DPD Demokrat Sulbar, Abdul Wahab Abdi kepada Kakakanwil Kemenkum HAM H.M Anwar.

Hadir pula ketua DPRD Sulbar Hj Suraidah Suhardi selaku ketua DPC Demokrat Mamuju, didampingi Sekertarisnya Yuslifar Yunus dan Ketua Bapilu DPD Sulbar Sukri Umar.

Wahab Abdi menegaskan, bahwa DPD Demokrat dan seluruh DPC sudah membuat pernyataan menolak hasil KLB di Deli Serdang dan menyatakan tidak pernah terlibat sebagai pemegang hak suara sah.

"Kemudian kami menegaskan tidak pernah memberikan kuasa atau mandat kepada siapa pun baik kader maupun non kader untuk menghadiri KLB. Jadi apabila ada kader maupun non kader hadir dalam KLB mengatasnamakan DPD Sulbar maka kami akan menuntut secara hukum,"tegas Abdul Wahab Abdi.

Sementara Ketua DPC Mamuju, Suraidah Suhardi mengatakan, setidaknya ada empat poin dalam pernyataan sikap penolakan KLB Deli Serdang yang telah disampaikan ke Polda dan Kemenkum HAM Sulbar.