Breaking News:

KLB Demokrat

DPD Demokrat Sulbar Tolak Hasil KLB Deli Serdang

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Barat (Sulbar) secara tegas menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang

TRIBUN-TIMUR.COM/NURHADI
Ketua DPD Demokrat Sulbar pimpin rapat konsolidasi dan konferensi pers pernyataan penolakan hasil KLB Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Demokrat di Kantornya Jl Husni Thamrin, Kelurahan Binanga, Mamuju.(nurhaditribun) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Barat (Sulbar) secara tegas menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang menetapkan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum.

"Kami menolak hasil KLB Sibolangi Sumatera Utara. Kami seluruh DPD dan DPC Sulawesi Barat tidak hadir dan tidak pernah memberikan mandat kepada siapa pun untuk menghadiri KLB tersebut,"tegas Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar H Suhardi Duka saat konferensi pers di Kantor Demokrat Jl Husni Thamrin, Kelurahan Binanga, Mamuju, Sabtu (6/3/2021).

Pernyataan penolakan Ketua DPD Sulbar terhadap hasil KLb Deli Serdang diikuti oleh Ketua DPC Demokrat Mamuju Hj Suraidah Suhardi dan jajarangan pengurusnya yang juga secara tegas menolak dan menyatakan tidak terlibat dalam KLB.

Suhardi Duka dengan tegas juga menyatakan menolak menolak kepemimpinan Moeldoko hasil KLB karena disebut konstitusional dan sesuai dengan Undang-undang partai serta konstitusi partai atau AD/ART.

"Karena KLB bisa dilaksanakan jika ada kejadian luar biasa, kemudian dihadiri 2/3 DPD dan 50 persen ketua DPC, nah sementara tak satupun ketua DPD yang hadiri dalam pelaksanaan KLB itu kemudian pak AHY juga baik-baik saja dan elektabilitas partai terus meningkat, sehingga dengan demikian kami seluruh jajaran partai Demokrat Sulbar, mengutuk dan menolak, sekaligus tidak akan tunduk dan patuh terhadap hasil KLB,"tutur Anggota DPR RI itu.

Kata mantan Bupati Mamuju dua periode itu, jajaran DPD Demokrat Sulbar akan tetap tunduk dan patuh terhadap hasil kongres V Bali yang sesuai dengan AD/ART dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kami yakin, publik tahu situasi partai Demokrat, dan kami yakin bapak Presiden Joko Widodo dan Kemenkumham akan secara obyektif menilai apa yang terjadi ditubuh partai Demokrat,"kata SDK.

Menurut SKD, kejadian tersebut adalah penghianatan terhadap demokrasi dan keutuhan suatu partai sebagai pilar demokrasi apalagi Kemenkumham berpihak kepada hasil Kongres Luar Biasa.

"Ini benar-benar barusan terjadi di Indonesia, seorang yang bukan anggota partai, hanya melalui telepon ditetapkan sebagai ketua unum. Saya kira ini diluar batas etika dan kewajaran, diluar dari nilai-nilai demokrasi utamanya demokrasi Pancasila yang dijunjung tinggi di Indonesia,"pungkasnya.

Suhardi Duka memastikan, Demokrat memang mengenakan atribut atau baju berwarna biru tapi darah dan haluangnya tetap merah putih dan komitmen NKRI harga mati. (tribun-timur.com)

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved