Breaking News:

Tribun Wajo

Kasus Fee Dana BOP 2020, ACC Sulawesi: Pengakuan Kepala Kemenag Wajo Jadi Bukti

Kasus fee dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) 2020 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo terus berlanjut.

TRIBUN-TIMUR.COM/HARDIANSYAH ABDI GUNAWAN
Aktivis anti korupsi Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Hamka. 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Kasus fee dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) 2020 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo terus berlanjut.

Kepala Kantor Kemenag Wajo, Anwar Amin, juga telah memberikan klarifikasinya di Komisi IV DPRD Wajo, Rabu (3/3/2021) lalu. Menurutnya, permintaan dana BOP 2020 itu dimaksudkan untuk membeli buku paket bagi lembaga pendidikan penerima BOP.

Sayangnya, apa yang disampaikan Anwar Amin tak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan BOP. Permintaan fee itu juga telah diusut aparat penegak hukum (APH).

Kuat dugaan, ada indikasi gratifikasi dalam kasus permintaan fee dana BOP dengan nominal beragam.

Aktivis anti korupsi dari Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Hamka mengatakan, pengakuan Kepala Kemenag Wajo, serta penerima BOP yang mengaku dimintai fee bisa jadi pintu masuk aparat penegak hukum untuk mengusut kasus itu.

"Bagi kami, keterangan Kepala Kemenag Wajo dan keterangan korban itu sudah menjadi bukti bagi APH atau Kejari Wajo untuk mengusut tuntas kasus dugaan pungli tersebut," kata Hamka kepada Tribun Timur, Jumat (5/3/2021).

Sedikit besarnya jumlah yang diminta, indikasi gratifikasi sudah sangat jelas dalam praktek permintaan fee kepada lembaga penerima BOP 2020.

"Kita tidak berbicara soal banyak atau tidaknya diminta, walaupun ada perbedaan penjelasan kepala Kemenag dan korban terkait jumlah, tapi melainkan sebagai penyelenggara negara yang telah melakukan sumpah jabatan atas nama Tuhan tidak sepantasnya melakukan hal seperti itu," katanya.

Sebagaimana diketahui, juknis penggunaan dana BOP 2020 diperuntukkan untuk tiga hal. Pertama, untuk operasional yang meliputi pembayaran, air, listrik, dll.

Kedua, untuk pembayaran honorarium tenaga pendidik. Ketiga, yakni untuk penanganan Covid-19, seperti membeli masker, handsanitizer, pengadaan alat cuci tangan, thermogun, dll.

"Kami mendesak APH untuk segera mungkin melakukan pengusutan secara tuntas terkait kasus dugaan pungli tersebut secara profesional dan transparan. Karena menurut kami itu masuk kategori pungli dan tidak sulit untuk dibuktikan," katanya.

Polres Wajo sebelumnya sudah melayangkan surat permintaan klarifikasi ke pihak Kemenag Wajo. Sementara, Kejaksaan Negeri Wajo sejauh ini masih melakukan pengumpulan keterangan sekaitan informasi itu. (*)

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved