Pimpinan DPRD Sulsel Minta Wali Kota Makassar Danny Pomanto Tahan Diri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Wakil Ketua III DPRD Sulsel Ni'matullah Erbe meminta semua pihak menahan diri menyoroti sejumlah proyek pembangunan Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah.

Ni'matullah mengatakan, kasus dugaan suap yang menyeret Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah menjadi pelajaran untuk instropeksi diri masing-masing.

Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto yang menyoroti proyek-proyek Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah.

Setelah menghentikan proyek pembangunan pedesterian di Jl Metro Tanjung Bunga, Danny Pomanto kembali menyoroti proyek gedung Twin Tower di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI).

"Saya berharap semua pihak lebih menahan diri dan fokus instrospeksi diri masing-masing, karena kejadian OTT Pak Gub kemarin itu cukup bikin shock," katanya kepada wartawan, Rabu (3/3/2021).

Legislator Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, kalau ada yang dinilai kurang pas terhadap sejumlah program yang dicanangkan Gubernur nonaktif Nurdin Abdullah, sebaiknya dikordinasikan dan dibicarakan dengan pihak-pihak terkait secara kedinasan.

"Jangan dulu diumbar ke publik, karena bisa memunculkan tafsir dan respon yang berbeda oleh masyarakat," kata Ullah, sapaan.

Belum sepekan menjabat sebagai Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menyoroti proyek-proyek yang pernah ditangani oleh Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah.

Setelah menghentikan proyek pembangunan pedesterian di Jl Metro Tanjung Bunga, Danny Pomanto kembali menyoroti kembali menyoroti proyek gedung Twin Tower di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI).

Wali kota berlatar belakang arsitek ini mengatakan, desain pembangunan Stadion Mattoanging berpotensi menimbulkan kemacetan panjang di sekitar stadion.

"Ide desain Twin Tower, ide desain Stadion (Mattoanging) itu bagus, tapi tempatnya yang salah. Maka kalau ide itu mau digunakan, silakan cari tempat yang pas tata ruangnya," kata Danny kepada wartawan di Makassar, Rabu (3/3/2021).

Danny menegaskan 2 megaproyek yang digagas Nurdin Abdullah itu melanggar aturan tata ruang yang ada di Kota Makassar.

Dia tidak terima jika aturan tata ruang harus dilanggar demi sebuah proyek pembangunan yang besar.

"Apa gunanya kita bikin tata ruang kalau untuk dilanggar, itu contoh yang kurang bagus. Masa kalau pelanggaran tata ruang orang kecil ditindaki terus kita suka-suka dengan tata ruang (kalau untuk pembangunan besar)," ujarnya.

Menurut Danny, jika Pemprov Sulsel hendak membangun kawasan olahraga, lokasi pembangunannya secara aturan tata ruang harus berada di wilayah Barombong.