Breaking News:

Tribun Mamuju

Pemkab Mamuju Usulkan Ranperda Pilkades di Masa Pandemi Covid-19

Ini merupakan kali pertama Bupati Mamuju Hj Sutinah menghadiri rapat paripurna di DPRD Mamuju

TRIBUN TIMUR/NURHADI
Bupati Mamuju Hj Sutinah Suhardi saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jl Ahmad Yani, Kelurahan Binanga, Sulbar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pemkab Mamuju mengusulkan rancangan peraturan daerah (ranperda) pelaksaan pilkades di tengah pandemi Covid-19 ke DPRD.

Bupati Mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi, mengatakan pengusulan ranperda tentang pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 sejalan dengan Peraturan Mendagri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

"Dalam keadaan darurat, DPRD atau gubernur dapat mengajukan Ranperda di luar Propemperda, dengan alasan antara lain mengatasi keadaan luar biasa, konflik, atau bencana alam,"kata Sutinah saat menghadiri rapat paripurna persetujuan pengusilan ranpderda di gedung DPRD Mamuju, Kamis (4/3/2021).

Ini merupakan kali pertama Bupati Mamuju Hj Sutinah menghadiri rapat paripurna di DPRD Mamuju sejak dilantik pada 26 Februari lalu.

Sutinah berharapan agar Ranperda baru tersebut segera bisa dirampungkan di DPRD, agar Pemilihan Kepala Desa bisa segera dilaksanakan.

"Semoga nanti pelaksanaannya dapat terselenggara dengan baik dan tidak menimbulkan klaster baru penularan Covid-19," berharapnya.

Sementara Wakil Ketua I DPRD, Syamsuddin Hatta, mengatakan, peraturan daerah merupakan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibentuk oleh DPRD dan pemerintah daerah.

 "Oleh karena itu pembentukannya harus memenuhi standar legal drafting yang dimulai dari tahap perencanaan. Perencanaan mengatur mekanisme penyusunan program pembentukan  peraturan daerah oleh DPRD dan pemerintah daerah dan ditetapkan dalam keputusan DPRD," kata Syamsuddin Hatta di DPRD Mamuju, Kamis (4/3/2021) sore.

Dikatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju mengajukan usul rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Desa.

Hal tersebut didasarkan pada Perubahan Kedua Atas Perubahan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengatur pedoman penerapan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran atau penularan Covid-19 yang membahayakan kesehatan masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

"Perubahan peraturan yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6892/SJ tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di era pandemi Covid-19, yang isinya memerintahkan gubernur agar memfasilitasi pemerintah di wilayahnya yang memiliki desa untuk menyusun produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena Pilkades diselenggarakan dalam masa pandemi,"jelasnya.

Ia menuturkan ada beberapa pasal yang mau ditambahkan ke dalam Peraturan  Daerah yang sudah ada.

 "Mendagri benar-benar menekankan agar protokol Covid bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam prosesi Pemilihan Kepala Desa, sementara dalam Peraturan Daerah kita belum memuat itu,"ucanya.

Pemilihan Kepala Desa se Kabupaten Mamuju sendiri akan dilaksanakan secara serentak di 47 desa/kelurahan pada bulan Juni 2021 mendatang.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved