Breaking News:

Tribun Wajo

Kasus Vaksin Tidak Tepat Sasaran di Wajo, Kepala Puskesmas Salewangeng Menanti Sanksi

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, drg Armin angkat bicara terkait vaksinasi tahap pertama yang tidak tepat sasaran.

TRIBUN-TIMUR.COM/HARDIANSYAH ABDI GUNAWAN
Proses vaksinasi di Kabupaten Wajo beberapa waktu lalu. 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, drg Armin angkat bicara terkait vaksinasi tahap pertama yang tidak tepat sasaran.

"Kami sudah laporkan (Kapus Salewangeng) ke Sekda untuk melakukan pembinaan, karena tidak izin dan koordinasi Dinas Kesehatan, bahkan tiap rakoor dengan kapus disampaikan kalau vaksin tahap pertama untuk nakes," kata drg Armin, Rabu (3/3/2021).

Sebagaimana diketahui, Kepala Puskesmas Salewangeng, dr Andi Jasriani memberikan rekomendasi terhadap salah seorang warga untuk melakukan vaksin pada Senin (1/3/2021) kemarin.

Hal itu menuai kontroversi, mengingat vaksinasi tahap pertama diperuntukkan untuk tenaga kesehatan dan Forkopimda sebanyak 4.520 dosis.

Vaksinasi yang dilakukan berbasis by name by NIK, tidak sesuai dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan.

Namun, mengingat ada sejumlah nakes yang ditunda pemberian vaksinnya dengan sejumlah alasan. Informasi dihimpun, ada 175 vaksin yang tersisa.

"Vaksin untuk nakes yang tunda, disimpan sampai nakes yang bersangkutan sudah bisa divaksin berdasarkan hasil screening. 175 yang ditunda karena hamil, sakit, penyintas," katanya.

Sayangnya, drg Armin tak menyebutkan proses penanganan pergantian penerima vaksin yang telah meninggal dunia. Diketahui, proses pergantian penerima vaksin tidak serta merta dilakukan dan mesti melalui keputusan Kementerian Kesehatan.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, Amiruddin mengatakan apabila terbukti ada pelanggaran yang dilakukan Kepala Puskesmas Salewangeng, tentunya akan ditindak.

"Jika dugaan tersebut mengarah kepada pelanggaran disiplin PNS, maka akan dilakukan pemeriksaan khusus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Kini, dr Andi Jasriani di ujung tanduk. Ada PP 53/2010 tentang Disiplin PNS, sejumlah sanksi dengan jelas tertulis.

Yakni, sanksi administratif, dengan range alternatif hukuman disiplin mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat.

Juga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, hingga pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. (*)

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved