Breaking News:

Tribun Sulbar

Korupsi Jalan Salutambung-Urekang, Mantan Kadis PU Sulbar Divonis 1,6 Tahun Penjara

Mantan Kadis PU Provinsi Sulawesi Barat, Nazaruddin, divonis bersalah dengan kurungan 1.6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta

Penulis: Nurhadi | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/NURHADI
Sidang pembacaan putusan mantan kadis PU Sulbar, Nazaruddin, dalam kasus korupsi pekerjaan jalan Salutambung-Urekang, Majene, di tenda darurat PN Mamuju, kemarin (nurhaditribun). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -Mantan Kadis PU Provinsi Sulawesi Barat, Nazaruddin, divonis bersalah dengan kurungan 1.6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan dalam kasus korupsi pengerjaan jalan Salutambung-Urekang, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene.

Dalam perkara tidak pidana korupsi yang menyeret Nazaruddin merugikan negara  Rp 1,4 miliar.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mamuju lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut  3 tahun penjara.

Sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa Nasruddin, berlangsung di tenda darurat Mamuju, dipimpin langsung majelis Hakim Nurlely, dan dua hakim anggota Irawan Ismail dan Yudikasi Waruwu.

Sementara terdakwa dalam sidang tersebut mengukuti secara virtual.

JPU, Hijas Yunus, mengaku, pihaknya masih pikir-pikir atas putusan majelis hakim, apakah akan melakukan upaya banding atau tidak.

"Kemarin saat mendengar putusan majelis hakim itu ya memang kami pikir – pikir dulu, tapi saya yakin pimpinan kami akan banding,"kata Hijas kepada Tribun di Mamuju, Rabu (3/2/2021).

Kuasa hukum Nasaruddin kepada wartawan, Nasrun, mengaku  putusan hakim Tipikor terhadap kliennya juga mengaku masih pikir-pikir.

Namun kata dia, terhadap tuntutan terkait dakwaan kliennya selama dalam persidangan sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta persidangan. Salah Satu alasan kata Nasrun adalah adanya terdakwa melakukan pemutusan kontrak dan terdakwa ingin mengklaim uang muka yang di Jamkrindo, dimana upaya terdakwa semata-mata menyelamatkan kerugian keuangan negara.

"Pihak kontraktor mengerjakan hanya 2,2 persen, sehingga klien kami berkesimpulan untuk melakukan pemutusan kontrak, disitu kan jelas klien kami menyelamatkan kerugian negara lewat pemutusan kontrak terhadap rekanan yang bekerja tidak sesuai dengan progres pekerjaan, kan apa yang dilakukan klien kami adalah sudah benar,"katanya. (tribun-timur.com)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved