Breaking News:

Tribun Wajo

Kepala Kemenag Wajo Plin Plan Terkait Permintaan Fee Dana BOP 2020

bersama pengelola teknis dana BOP di Kemenag Wajo, Muhammad Yusuf menghadiri undangan DPRD Wajo terkait tindak lanjut aspirasi

TRIBUN TIMUR/HARDIANSYAH
Kepala Kantor Kemenag Wajo, Anwar Amin saat memberikan penjelasan di DPRD Wajo, Rabu (3/3/2021). 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Wajo, Anwar Amin memberikan keterangan berbeda terkait dugaan fee dana BOP 2020. Di hadapan anggota Komisi IV DPRD Wajo, dirinya bersikeras menampik tudingan keterlibatan terkait permintaan fee ke penerima BOP, Rabu (3/3/2021).

"Saya tidak punya kaitan, saya tidak terlalu banyak tahu. Hanya karena institusi yang dirasa tercoreng, yang membuat saya responsif dan punya tanggung jawab," kata Anwar Amin.

Anwar Amin, bersama pengelola teknis dana BOP di Kemenag Wajo, Muhammad Yusuf menghadiri undangan DPRD Wajo terkait tindak lanjut aspirasi sejumlah pemerima BOP beberapa waktu lalu.

Penjelasan Anwar Amin pun dinilai berbelit-belit. Apalagi sebelumnya, dirinya tidak menampik adanya fee semacam pembeli rokok.

Muhammad Yusuf tak bisa mengelak, sebab namanyalah yang paling mencuat dalam kasus ini. Dirinya menyebutkan, permintaan sejumlah dana dari BOP itu dimaksudkan untuk pembelian buku dengan harga Rp1 juta.

"Satu juta itu untuk beli buku paket, satu paker isinya 28 buku," kata Muhammad Yusuf.

Pembelian buku sendiri tak ada dalam juknis BOP. Sebab, peruntukan BOP hanya ada tiga, yakni operasional yang meliputi pembayaran air, listrik, dll. Kedua, peruntukan untuk pembayaran honorarium dan yang ketiga untuk pencegahan Covid-19.

"Pembelian buku memang tak ada di juknis, taoi yang kami pahami dari tafsir dan lain-lain itu bisa digunakan beli buku paket," katanya.

Sementara, anggota DPRD Wajo, Anwar MD mengungkapkan hasil aspirasi penerima BOP menyebutkan bahwa permintaan fee itu ditujukan ke tiga nama di Kemenag Wajo.

"Ada nama Pak Kakankemenag itu 1 juta, Pak Yusuf 1 juta, dan Pak Wariz 500ribu, itu berdasarkan aspirasi yang kami terima," katanya.

Menurutnya, apirasi tersebut tetap akan dilanjutkan dan dicarikan titik temunya. Namun, jika sudah masuk di ranah pidana, DPRD Wajo tentunya tetap akan mendukung aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus tersebut.

"Kita carikan bagaimana baiknya, apakah dimediasi dengan dikembalikan dana itu, kalau sudah masuk ranah pidana tentunya bukan kewenangan kami, itu kewenangan aparat hukum," katanya.

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved