Pemkot Makassar
Terancam Gagal Niatan ASN Pemkot Makassar Pindah Pemprov, Danny Pomanto Bakal Mutasi yang Tak Netral
Bahkan jika batal pindah sebagai ASN Pemprov Sulsel, mereka yang mengajukan pindah tersebut boleh jadi siap-siap dimutasi oleh Danny Pomanto.
Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR | Editor: Arif Fuddin Usman
TRIBUN-TIMUR.COM - Beberapa bulan terakhir, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengajukan pindah ke Pemprop Sulawesl Selatan.
Hal tersebut dilakukan sejumlah ASN tersebut sebelum Danny Pomanto dilantik sebagai Wali Kota Makassar periode 2021-2024.
Hanya saja, faktanya hingga kini pengajuan ASN Pemkot Makassar, baru satu saja yang mendapat surat keputusan atau SK pindah.
Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Pemprov Sulsel Imran Jauzi menegaskan kabar soal SK yang keluar baru satu orang.
Di satu sisi lain, Moh Ramdhan Pomanto - Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma) telah dilantik menjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.
"Untuk ASN Pemkot Makassar, sampai saat ini yang sudah selesai SK-nya hanya 1 pak, yang lain masih berproses," ujar Imran via pesan WhatsApp, Senin (1/3/202).
Lalu atas nama siapa nama pemilik SK yang telah keluar itu? Ia menyebut Andi Baji Sommeng, mantan Camat Ujung Pandang.
Lalu ditanya, berapa jumlah ASN Pemkot yang mengajukan perpindahan ke Pemprov hingga saat ini sedang diproses perpindahannya.
"Saya tidak ingat, biasanya selesai (SK-nya) baru bisa diketahui," jelas Imran.
Melihat kondisi tersebut, boleh jadi pengajuan para ASN tersebut terancam batal terjadi.
Terancam Kena Mutasi?
Bahkan jika batal pindah, mereka yang mengajukan pindah tersebut boleh jadi siap-siap dimutasi oleh Danny Pomanto.
Hal itu sejalan dengan pernyataan Wali Kota Makassar Danny Pomanto saat memimpin rapat pertama setelah dirinya dilantik, Jumat (26/2/2021) lalu.
Bahkan Danny Pomanto menegaskan, tidak akan segan-segan melakukan mutasi kepada pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) yang terbukti melanggar netralitas pada Pilwalkot 2020.
Menurutnya, selama dirinya tidak menjabat, beberapa ASN di Pemkot mulai melakukan praktik politik praktis.